Pimpinan Dewan Sebut Pokir Bukanlah Bentuk Paksaan DPRD Terhadap Provinsi

"Saya heran jika Pemprov mengatakan pemaksaan Pokir, karena Pokir itu diserahkan ke Pemprov,

Pimpinan Dewan Sebut Pokir Bukanlah Bentuk Paksaan DPRD Terhadap Provinsi
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Menanggapi adanya indikasi masuknya Pokok Pikiran dari DPRD Riau dalam APBD yang terkesan dipaksakan, menurut salah seorang pimpinan DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Pokir tersebut memiliki regulasi, yang seluruhnya dilalui saat Pokir tersebut dimasukkan. 

Baca: Ahmad Dhani Tengah Jalani Proses Hukum, Netizen Serbu Postingan Foto Mulan Jameela 

Baca: Kabar Baik Bagi Petani di Riau, Pemerintah Cairkan Dana Replanting

"Saya heran jika Pemprov mengatakan pemaksaan Pokir, karena Pokir itu diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD. Jadi saya tidak paham jika mereka bilang tak ada nomenklaturnya," kata Noviwaldy kepada Tribun, Selasa (13/3/2018).

Baca: Ada Wacana Pembentukan BUMD Pengelolaan Kelapa di Riau

Dikatakan pria yang akrab disapa Dedet ini, Pokir tersebut berasal dari aspirasi masyarakat yang dijemput oleh anggota DPRD Riau saat menemui konstituennya masing-masing. 

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," imbuhnya. 

Baca: TKI Asal Siak Terkatung-katung di Taiwan, Kondisinya Memprihatinkan, Tak Jelas Kapan Dipulangkan

Ditambahkannya, Pokir bukanlah suatu yang haram, namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah. 

"Pokir bukan korupsi, tapi amanah Rakyat, yang disampaikan kepada kami. Saya akan panggil Plt Gubernur untuk langsung menjelaskan, tanpa perlu kami pakai hak bertanya dalam waktu tidak terlalu lama. Kita minta beliau memaparkan ungkapan Pemprov tersebut di depan umum agar jelas. Kita tidak mau dijadikan tumbal atas ketidak mampuan kepala dinas," ulasnya. 

Baca: Jika Premium Langka di Riau, Mahasiswa Akan lakukan Ini

Ia mencontohkan adanya keterlibatan dinas dalam mengubah nama jalan dalam sebuah semenisasi yang menjadi salah satu pokok pikiran

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tuturnya. 

Sebelumnya, pada Senin (13/3) pihak KPK datang ke Riau untuk melakukan evaluasi aksi pemberantasan korupsi yang sudah berjalan selama 3 tahun berjalan di Riau. (*) 

Penulis: Alex
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help