Kepastian Kuota BBM di Riau Belum Ada, Begini Hearing Perdana Revisi Pajak Pertalite
Hampir semua fraksi juga mempertanyakan penetapan harga dasar BBM khususnya pertalite di Riau.
Penulis: Alex | Editor: Afrizal
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Hearing perdana antara pihak Panitia Khusus (Pansus) revisi pajak daerah dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Riau, belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, Senin (19/3/2018).
Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian kuota BBM jenis pertalite ataupun premium di Provinsi Riau untuk saat ini.
Kalaupun akan dilakukan kajian dengan menyepakati besaran pajak, maka setidaknya harus jelas ketersediaan kuota untuk Riau, karena dari situ akan diketahui berapa asumsi pendapatan yang akan diperoleh.
Dalam pandangan fraksi di paripurna beberapa waktu lalu, hampir setiap fraksi juga menyoroti pihak Pertamina, yang dinilai tidak transparan dalam memberikan informasi tentang kuota BBM untuk Riau.
Baca: Bulan Bocah Tak Punya Kaki di Pekanbaru Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi, Isinya Mengharukan
Baca: Tangan Gadis Ini Meleleh Kesetrum Listrik 33.000 Volt, Pejuangannya Bertahan Hidup Mengharukan
Baca: Ungkapan Marion Jolo Akan Sosok Nike Ardilla, Dimomen Peringati 23 Tahun Meninggalnya Sang Legenda
Tidak hanya itu, hampir semua fraksi juga mempertanyakan penetapan harga dasar BBM khususnya pertalite di Riau.
Karena dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, Riau tertinggi nomor 2 setelah Batam harga dasar pertalite yang ditetapkan pertamina.
Salah seorang anggota Pansus dari Fraksi Demokrat, Nasril mengatakan, dengan kuota yang tidak jelas tersebut, rakyat Riau seperti dipaksa untuk membeli dan menggunakan pertalite.
Secara perlahan kuota BBM untuk Riau terus dikurangi tanpa memberikan penjelasan kepada rakyat.
Sehingga seperti tanpa sadar, masyarakat terus dicekik, dengan menghilangkan premium, dan mau tidak mau masyarakatpun beralih ke pertalite yang harganya sangat mahal.
"Kita seperti dipaksa untuk membeli pertalite ini. Sekarang, premium tak lagi langka, punah. Solar, sekarang tak lagi jarang, tapi sirna," kata Nasril dalam rapat tersebut.
Anggota DPRD Riau Dapil Kampar ini juga mempertanyakan peran Bapenda dalam penentuan kuota untuk Riau tersebut oleh pihak Pertamina.
