Meranti

Batas Desa Kerap Bermasalah, Pemkab Meranti Wajibkan Camat dan Lurah Gunakan GPS

Peenetapan batas wilayah antar desa, kelurahan hingga kecamatan acap kali menjadi permasalahan.

Batas Desa Kerap Bermasalah, Pemkab Meranti Wajibkan Camat dan Lurah Gunakan GPS
Guruh
Sejumlah lurah dan camat menandatangai surat serah terima GPS di Aula Kantor Bupati, Kepulauan Meranti. 

Laporan Reporter Tribunpekanbaru.com, Guruh BW

TRIBUNPEKANBARU.COM,SELATPANJANG- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis mewajibkan seluruh camat dan lurah memakai alat Global Positioning System (GPS) untuk menentukan batas wilayahnya.

Terlebih saat ini, camat dan lurah telah mendapatkan bantuan GPS dari Pemkab Kepulauan Meranti.

Baca: Ini Reaksi Ketua DPRD Bengkalis Terkait Penggeledahan KPK

Pasalnya, penetapan batas wilayah antar desa, kelurahan hingga kecamatan acap kali menjadi permasalahan.

"Saat ini, lurah hingga camat masih menggunakan cara manual dalam menetapkan batas wilayah dan pengukuran tanah. Sehingga hasilnya batas wilayah dan lahan banyak yang tumpang tindih," ujar Yulian Norwis saat membuka Bimbingan Tekni bagi aparatur kecamatan, kelurahan dan desa di Aula Kantor Bupati, Senin (19/3/2018).

Baca: Citilink Indonesia Luncurkan Produk Asuransi untuk Kenyamanan Penumpang

Menurut Yulian permasalahan batas wilayah dan sengketa tanah bisa menimbulkan konflik sosial.

Bahkan sengketa tanah sangat berdampak besar terhadap terkendalanya pembangunan.

Sebab itu, ia berharap tahun ini seluruh kelurahan dan camat di Meranti sudah harus bisa menggunakan GPS.

Baca: Sidang Perdana Penipuan Umroh, Korban Banyak Tak Hadir, Ini Penyebabnya

"Dengan GPS, pemetaan wilayah akurat. Sehingga konflik lahan bisa diminimalisir dan tidak menghambat pembangunan" ujarnya.(*)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved