Siak

Kabag Humas Siak : Tidak Ada Potongan, Hanya Rasionalisasi Gaji Honorer

kebijakan rasionalisasi tersebut terpaksa dilakukan tidak hanya terhadap tenaga honorer, namun juga bagi ASN sejak tahun anggaran 2016 dan 2017.

Kabag Humas Siak : Tidak Ada Potongan, Hanya Rasionalisasi Gaji Honorer
Net
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunsiak.com, Mayonal Putra

TRIBUNSIAK.COM, SIAK - Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Siak, Wan Saiful Efendi memberikan keterangan tertulis terkait berkurangnya gaji honorer di Pemkab Siak. Ia membantah kabar yang menyebut adanya dugaan pemotongan gaji tenaga honorer di lingkungan Pemkab Siak, dengan besaran jumlah pemotongan berkisar 300 ribu rupiah.

Namun demikian, ia sendiri mengakui berkurangnya gaji/upah yang tenaga honorer bukan berarti memotong upah tersebut. Menurut dia, berkurangnya besaran gaji yang diterima tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebijakan rasionalisasi anggaran di lingkungan Pemkab Siak.

“Kalau disebut dipotong, kesannya oleh siapa? Setau saya tidak ada pemotongan gaji. Yang ada rasionalisasi anggaran belanja pegawai dalam APBD," kata dia, Kamis (5/4/2018).

Ia menguraikan, bijakan rasionalisasi tersebut terpaksa dilakukan tidak hanya terhadap tenaga honorer, namun juga bagi ASN sejak tahun anggaran 2016 dan 2017. Untuk tahun anggaran 2018 khusus untuk pegawai honorer dan petugas lainnya mendapatkan gaji minimal Rp 1 juta sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Langkah ini diambil Pemkab Siak mengingat kondisi keuangan daerah yang terus menurun akibat menurunnya harga minyak (Migas) yang berdampak kepada pendapatan daerah. Sebagaimana hal tersebut juga dialami kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau.

“Daerah lain tidak sedikit yang mengambil langkah merumahkan tenaga honorer karena alasan regulasi dan kondisi keuangan. Alhamdulillah setakat ini Pemkab Siak masih terus berupaya mempertahankan agar saudara-saudara kita bisa terus bekerja, meskipun konsekuensinya besaran gaji harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini," kata dia.

Terkait pernyataan salah satu fungsionaris partai politik di Kabupaten Siak yang menyebut Pemkab Siak harus rasional melihat fenomena, dan jangan memperbanyak iven daerah jika tenaga honorer masih belum mempunyai upah yang layak, Saiful menyebut pernyataan tersebut harus diuji dengan data yang valid.

Kata Saiful, sejak kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan, pelaksanaan iven sudah diminimalisir dengan cermat. Terkecuali iven pokok penunjang visi kepariwisataan yang menjadi visi pembangunan di Negeri Istana. Kalaupun iven-iven tersebut dananya dialihkan, jumlahnya juga tidak signifikan terhadap besaran anggaran belanja pegawai dalam APBD.

Dari keseluruhan APBD Kabupaten Siak, kata dia, besaran anggaran belanja pegawai dan honorer mencapai angka 32,06 persen dari total Rp 1,8 Triliun Anggaran Daerah. Sementara untuk iven penunjang promosi wisata totalnya 0,59 persen saja dari APBD.

"Jadi kalau maksud pernyataannya anggaran iven dialihkan untuk belanja pegawai dan honorer, saya fikir dengan persentase segitu tidak akan memberi pengaruh signifikan," kata dia.

Ditambahkannya, dalam 32 persen anggaran belanja pegawai dan honorer tersebut, Pemkab Siak juga masih menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dengan pola rombel (rombongan belajar).

"Setiap MDA tidak sama jumlah yang didapat, tergantung jumlah rombongan belajar dari masing-masing lembaga tersebut. Jumlah yang mereka terima berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu perbulannya. Jadi untuk kepedulian terhadap tenaga honorer, gaji guru agama dan tenaga perbantuan lainnya, dibanding daerah lain saya rasa Pemkab Siak masih lebih baik," pungkasnya.

Penulis: Mayonal Putra
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help