Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Pemko Pekanbaru Gencar Suarakan Kota Layak Anak, Disdik Ungkap Fakta Miris Ini

Gencarnya Pemko Pekanbaru yang akan menjadikan Kota Pekabaru sebagai kota layak anak, ternyata tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Budi Rahmat
TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
anak 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Ditengah gencar-gencarnya Pemko Pekanbaru yang akan menjadikan Kota Pekabaru sebagai kota layak anak, ternyata tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Hak-hak dasar anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan pendidikan.

Baca: Hendak Akad, Pernikahan Tiba-tiba Batal Setelah Penghulu Tanyakan Ini, Kasihan. . .

Berdasarkan data yang Tribunpekanbaru.com himpun di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, tahun ini setidaknya ada 33 anak yang putus sekolah.

16 anak diantaranya adalah putus sekolah dasar dan 17 anak lagi putus sekolah di tingkat SMP.

"Kami mendapatkan data dari lapangan baik dari RW maupun RT anak putus sekolah 33 orang dengan rincian 12 orang anak putus sekolah di SD Negeri. Sedangkan SD Swasta sebanyak 4 orang,untuk DMP Negeri ada 11 orang anak putus sekolah. Dan SMP swasta sebanyak 6 orang yang putus sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal kepada tribunpekanbaru.com,Selasa (10/4).

Baca: Ungkap Perasaannya, Yulia Mochammad: Makanya Allah Ingin Aku Jadi yg Pertama, Buat Opick?

Pihaknya mengaku tidak bisa bekerja sendirian, sebab untuk mengatasi persoalan anak, harus melbatkan banyak pihak. Salah satunya adalah dinas sosial serta dinas perlindungan perempuan dan anak

"Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk pendidikan anak, maka dari itu kita perlu kolaborasi berbagai pihak agar anak tidak putus sekolah,"ujarnya.

Baca: Wah, Uang 40 Juta Berserakan di Jalan di Pondok Kapur Sawah Lunto, Ada Apa Ya. . .

Jamal menyebutkan kolaborasi yang disiapkan misalnya rumah singgah dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan menyiapkan guru untuk mengajar.

Kondisi ini, lanjut Jamal, menjadi ‘pekerjaan rumah’ atau ‘PR’ bagi semua pihak, bukan hanya pemerintah.

Semua lini, katanya, hendaknya ikut terlibat dan terus mengajak serta mendorong anak-anak usia sekolah untuk bersekolah. Salah satunya melalui pendidikan keaksaraan Paket A, B dan C.

"Dan anak putus sekolah juga bisa salurkan selain rumah singgah ada juga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar,red) yang diselenggarakan masyarakat,"urai Jamal.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved