TribunPekanbaru/

Indragiri Hulu

Pemkab Inhu dan BPJS Ketenagakerjaan Rapat Bersama, Bahas Nasib Tenaga Kerja Kontraktor Pemda

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan Cabang Rengat melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

Pemkab Inhu dan BPJS Ketenagakerjaan Rapat Bersama, Bahas Nasib Tenaga Kerja Kontraktor Pemda
Bynton
Suasana rapat BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemkab Inhu bahas nasib pekerja konstruksi. 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan Cabang Rengat melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Rapat yang digelar pada pertengahan pekan lalu membahas soal nasib tenaga kerja yang menangani proyek-proyek Pemkab Inhu.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhu, diantaranta Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Hendrizal, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Inhu.

Baca: Kembali Pimpin Forki Rohul, Erizal Terpilih Melalui Aklamasi

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rengat, Iksarudin menyampaikan program BPJS Ketenagakerjaan memastikan kesejahteraan pekerja yang ditimpa saat musibah. "Program BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan ketenangan dan kenyamanan terutama bagi pengusaha jasa konstruksi saat mengalami musibah pekerja," katanya.

Dalam rapat kali ini, sasaran BPJS Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja pemegang proyek yang terikat kontrak dengan Pemkab Inhu.

Iksarudin melanjutkan, bagi Pemkab Inhu sudah menjadi kewajiban dalam memberikan kepastian perlindungan warga Inhu yang bekerja di sektor konstruksi.

"Perlindungan tenaga kerja juga bisa mendukung kelancaran dalam pembangunan proyek fisik, serta sebagai bukti bahwa Pemkab Inhu patuh terhadap peraturan perundang-undangan," kata Iksarudin.

Baca: MTQ Tingkat Desa Sialang Jaya Sukses, Ini Pesan Kadesnya.

Dalam rapat tersebut Pemkab Inhu menunjukan komitmennya dalam melindungi seluruh tenaga kerja konstruksi di Inhu. Bahkan dalam rapat itu, dibahas agar seluruh kontraktor terdaftar lebih dulu di BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengikuti lelang dan juga mewajibkan pemenang lelang mendaftarkan perlindungan proyek atau paket jasa konstruksinya agar seluruh pekerja dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: 326 Batang Pohon Kelapa Habis Terbakar, Seorang Warga Harus Berurusan dengan Polres Inhil

Tengah pekan lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketengakerjaan Cabang Rengat melakukan rapat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Rapat yang digelar pada pertengahan pekan lalu membahas soal nasib tenaga kerja yang menangani proyek-proyek Pemkab Inhu.

Kadis Perkim Inhu, Teguh yang dihubungi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung perlindungan tenaga kerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu.

Baca: Lakukan Hal Tak Senonoh Dalam Lift, Seorang Pria Kena Batunya, Wanita Ini Lakukan Hal Mengejutkan

"Tentunya memberikan perlindungan itu adalah harapan para tenaga kerja, dan kita sangat mendukung itu," katanya. Bahkan menurutnya memasukan syarat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam proses lelang itu sudah lama diinstruksikan oleh Bupati Inhu. "Kita siap menjalankannya, karena itu sudah jadi instruksi Bupati Inhu," katanya. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help