TribunPekanbaru/

Rokan Hulu

Evaluasi Penerapan Pembayaran Non Tunai BPKAD Rohul Temukan Puluhan Kendala

Terhitung Januari 2018, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sudah menerapkan transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran.

Evaluasi Penerapan Pembayaran Non Tunai BPKAD Rohul Temukan Puluhan Kendala
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Terhitung Januari 2018, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sudah menerapkan transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran.

Semua proses pembayaraan yang dananya dibebankan melalui APBD Rohul 2018, sudah berjalan melalui transfer ke rekening, seluruh pengeluaran tidak lagi dibayarkan secara manual atau cas money.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul, Jaharudin mengungkapkan, Non tunai tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/S, tentang implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Indonesia.

Baca: Lagi Beli Rokok Sopir Angkot Kaget Ada Remaja Dalam Angkotnya, Mulai Curiga Saat Ditanya Tujuan

Baca: Din Syamsuddin: Keputusan Trump soal Suriah dan Yerusalem Menutup Pintu Perdamaian di Timur Tengah

Jaharudin mengungkapkan, ‎mulai dari pembayaran gaji ASN, honorer, belanja barang dan jasa, belanja modal, Pemkab Rohul sudah terapkan sistim transaksi non tunai.

"Alhamdulillah kita sudah terapkan pembayaran Non Tunai diawal tahun 2018, dengan berlandaskan Inpres dan diturunkan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2018," katanya, Selasa (17/4/2018) pada tribunrohul.com.

Diakuinya, dalam pelaksanaannya di triwulan pertama, memang ada beberapa kendala yang dialami oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rohul.

Lebih lanjut dijelaskanya, dari rapat evaluasi pembayaran non tunai, ada sejumlah kendala yang dialami pengelolaan keuangan di masing-masing OPD.

Pihaknya selaku pengelolaan keuangan daerah telah melakukan rapat pemantauan dan evaluasi terhadap beberapa pelaksanaan nontunai yang ada di OPD Rohul.

Jahar mengaku, dalam evaluasi bersama OPD tersebut, bermacam-macam persoalan yang disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan OPD.

"Kita sudah himpun lebih dari 20 persoalan yang disampaikan OPD Rohul. Namun, dari berapa persoalan itu, telah dicarikan solusinya. Memang dari awal, dalam Perbup Nomor 61, membuat kebijakan dalam transaksi non tunai, ada pengecualian. Maksimal pembayaran Rp1 juta bisa dibayarkan dengan pola tunai," ungkapnya pada tribunrohul.com.

Setelah melihat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan beberapa bentuk belanja daerah yang telah dituangkan kedalam DPA OPD Rohul, tambahnya, ada beberapa belanja yang tidak bisa dilaksanakan dengan pola non tunai.

Diterangkannya, ada berapa jenis belanja yang harus dilaksanakan dengan pola tunai.

Untuk itulah pihaknya akan merevisi Perbub tersebut, untuk mengakomodir belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan secara non tunai.

"Ya contohnya saja untuk pembelian bahan bakar minyak untuk mesin Genset ‎sebagai penopang sumber energi listrik di kantor pemerintahan. Meskipun sudah teraliri listrik PLN, kantor pemerintahan di Rohul masih ditopang oleh Mesin genset untuk penerangan listrik," imbuhnya.

Baca: Polda Riau Ungkap Sabu-sabu Senilai 75 Miliar, Kurirnya Tukang Cuci yang Kendarai Mobil Freed

Baca: Jalur Sepeda Dijadikan Tempat Parkir Kendaraan, Begini Janji Dishub Kota Pekanbaru

Lebih lanjut dijelaskanya, untuk mengakomodir kebutuhan itu, pihak telah koordinasi dengan pihak SPBU, namun mereka tidak bisa menerima secara transfer, tetap langsung (tunai).

Sehingga perlu merevisi Perbub, untuk nilai tunainya,.

Jahar mengaku, untuk mengantisipasi pelaksanaan pola Non tunai tahun 2018, BPKAD Rohul selaku koordinator akan mengevaluasi setiap triwulan pelaksanaan non tunai, untuk mengetahui bagaimana pola non tunai, apakah berjalan dengan baik.

"Evaluasi sangat perlu dilakukan agar di kedepan tidak ada persoalan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan seluruh Program Non tunai bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.(*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help