Diketuai Joko Supriyono Inilah Susunan Pengurus Pusat GAPKI Periode 2018-2023
Menurut Joko, peluang pertumbuhan permintaan tersebut bisa direalisasikan dengan mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Indonesia harus bisa memanfatkan potensi permintaan 5 juta minyak nabati per tahun hingga 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono pada pengukuhan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina GAPKI periode 2018-2023 di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (21/4/2018)
Menurut Joko, peluang pertumbuhan permintaan tersebut bisa direalisasikan dengan mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar.
"Selain dukungan pemerintah, perlu kerja keras semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum tersebut."ujarnya melalui rilis yang tribunpekanbaru.com terima.
Baca: Di Sini, Satu Unit Mobil Golf Dihargai Rp 3,4 Miliar, Tertarik Membeli?
Baca: Mampu Tahan Nafas 13 Menit Saat Menyelam, Suku di Indonesia Ini Jadi Penelitian Soal Evolusi
Hanya saja, kata Joko, selain potensi, sejumlah persoalan seperti rendahnya produksi CPO, iklim berusaha yang tidak kondusif serta pasar yang tidak ramah masih terus membayangi.
Menurut Joko, secara nasional, produktivitas sawit di Indonesia belum maksimal. Mengutip data Masyarakat Sawit Indonesia (Maksi) menunjukkan produktivitas nasional sawit Indonesia berada pada peringkat ke 4 di bawah Malaysia, Kolombia dan Thailand.
“Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria. Bahkan production cost US$/ton CPO perusahaan Indonesia yang terbaik masih kalah dengan perusahan Malaysia yang terjelek,” kata Joko.
Faktor daya lain yang dihadapi Indonesia adalah tingginya biaya akibat berbagai hal seperti infrastruktur, perizinan, biaya social dan keamanan. Hal itu sulit dihindari namun juga sulit dipecahkan.
Hal inilah yang mungkin dikeluhkan Presiden Jokowi. Padahal,berbagai regulasi dan perizinan yang sudah diperbaiki, namun investasi tidak juga berjalan dengan cepat.
“Persoalan ini, terutama terjadi di Pemerintah Daerah. Kita sudah comply dengan perizinan tapi masih disalahkan. Kita sudah memenuhi semua persyaratan sesuai prosedur, tapi izin tidak kunjung terbit,” kata Joko lewat rilis pada tribunpekanbaru.com.
Pasar yang tidak ramah juga masih akan membayangi industri sawit kedepan. Bahkan, pada tahun 2017, India yang merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia memberlakukan hambatan tarif yang cukup besar.
Begitu juga dengan pasar Eropa sebagai market share yang cukup besar dari waktu ke waktu selalu memunculkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non tarif.
Dalam kesempatan itu Joko juga mengukuhkan kepengurusan Gapki periode 2018-2023.
