Advertorial

Pemprov Riau Rekonsiliasi dengan Pusat Soal Tunda Salur DBH

Total utang pemerintah pusat kepada Riau dari sektor DBH dan objek pajak PBB minyak dan gas menyentuh angka Rp3,9 T.

Pemprov Riau Rekonsiliasi dengan Pusat Soal Tunda Salur DBH
istimewa
SekdaProv Riau Keynote Speaker Focus Group Discussion (FGD) Peran Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait Transparansi Dana bagi Hasil Industri Ekstraktif di H Aston Batam & Residence Kota Batam. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Total utang pemerintah pusat kepada Riau dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) dan objek pajak PBB Minyak dan Gas (Migas) sepanjang 2013-2017, klaim Pemprov Riau menyentuh angka Rp3,9 Triliun.

Namun pemerintah pusat memiliki data berbeda atas tunda salur anggaran bersumber APBN tersebut, sehingga dorongan rekonsiliasi data jadi solusi dengan tujuan utang lekas dibayar.

Rp3,9 Triliun anggaran tersebut merupakan jatah seluruh Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Terdiri dari selisih DBH Migas tahun 2013-2017 sebesar Rp1,9 Triliun. Ditambah selisih PBB Migas di periode tahun yang sama senilai Rp2,05 Triliun.

Angka ini menurut Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, berdasarkan perkiraan realisasi perhitungan dinas ESDM Riau sebesar Rp36,2 Triliun selama lima tahun. Sedangkan realisasi penyaluran DBH Migas setelah ditambah dengan kurang salur dan diverifikasi lebih salur menjadi Rp34,3 Trilun.

"Karena pemerintah (Kemenkeu RI) belum menetapkan ketetapan rampung DBH Migas sejak 2013-2017. Jadi angka yang kita itung berikut PBB Migas mencapai Rp3,9 Triliun memang ada perbedaan dengan angka pusat," ungkap Sekda.

Diungkapkan Sekda, memang selama tiga tahun anggaran berjalan serapan pemerintah dalam menggunakan anggaran terus meningkat. Tingginya angka realisasi mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) semakin rendah sehingga asumsi penerimaan jadi defisit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 2017 lalu, dijelaskan Sekda, terdapat Rp600 Miliar kurang salur dari target yang disiapkan sesuai aturan.

"Karenanya ini harus betul-betul jadi pencermatan bersama. Persoalan penyaluran tidak tepat waktu dan perbedaan perhitungan SKK Migas dan tunda salur Kemenkeu kami harap perhitungan bisa dilakukan bersama sebagai peluang pembayaran kami di daerah," paparnya.

Akibat DBH di daerah terjadi tunda salur yang tidak tepat waktu, diakui Hijazi tentu saja membuat ketidakstabilan keuangan di daerah. Misalnya dalam penganggaran struktur pagu APBD yang disiapkan dalam tahun anggaran berjalan, namun pada realisasi transfer daerah ditunda sehingga mengakibatkan terganggunya struktur anggaran dimaksud.

"Penetapan daerah penghasil dan alokasi, pembebanan pajak tak konsisten, serta rekonsiliasi untuk DBH belum ada, ini jadi persoalan," tambahnya.

Halaman
123
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved