Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Indragiri Hulu

Paripurna LKPJ Tahun 2017, DPRD Inhu Soroti Sejumlah Permasalahan, Apa Saja?

Dalam penyampaiannya disampaikan sejumlah rekomendasi yang dibagi kepada masing-masing OPD.

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: Afrizal
Tribunpekanbaru/byntonsimanungkalit
Kepala DPRD Inhu, Miswanto menyerahkan rekomendasi kepada Wakil Bupati Inhu, Khairizal, Kamis (26/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com, Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu melaksanakan rapat paripurna istimewa penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2017.

Pada rapat yang digelar Kamis (26/4/2018) tersebut DPRD Inhu menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Inhu.

Penyampaian rekomendasi itu disampaikan oleh dua orang perwakilan Panitia Khusus (Pansus) yang sudah melakukan pembahasan selama dua pekan lebih.

Baca: Polling SMS Sementara Top 6 Grup 2 Liga Dangdut Indonesia Show, Arif dan Ridwan di Bawah Selfi

Baca: Ini Langkah Dinas Kesehatan Tingkatkan Pelayanan bagi Pasien Gangguan Jiwa di Pelosok Bengkalis

Rekomendasi dari Pansus A disampaikan oleh Suroto.

Dalam penyampaiannya disampaikan sejumlah rekomendasi yang dibagi kepada masing-masing OPD.

Beberapa diantaranya adalah penambahan mobil pelayanan keliling dan penambahan kantor UPTD Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil (Disadmindukcapil) Inhu.

Kemudian ada juga rekomendasi terkait perawatan lampu jalan serta rambu-rambu lalu lintas di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Inhu.

"Untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut red), direkomendasikan agar setiap kecamatan diperbantukan alat berat," kata Suroto.

Pantauan tribunpekanbaru.com, pada akhir penyampaian rekomendasi, Suroto menyampaikan bahwa laporan fisik dan keuangan sudah mencapai 96 hingga 99 persen.

Setelah Suroto, dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi oleh Pansus B yang dibacakan oleh Rijal Zamzami.

Pada penyampaian rekomendasi Pansus B, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian, diantaranya perlunya penambahan guru bantu daerah untuk ditugaskan ke daerah pelosok.

Diperlukannya penambahan pengawas terhadap perusahaan lokal oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved