DPRD Riau Pertanyakan Progres Evaluasi Perda untuk Penurunan Pajak Pertalite

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM PEKANBARU- Pihak DPRD Riau mempertanyakan lambatnya proses evaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah untuk penurunan pajak pertalite, yang sampai saat ini belum kunjung tuntas.

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan pihak Pemprov Riau tidak bisa hanya menunggu saja, hasil evaluasi tersebut tuntas dan menanti kabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca: 2 Mahasiwa UIN Suska Riau Tewas Lakalantas di Jalan Garuda Sakti, Begini Kronologisnya

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Biro Hukum dan HAM Setdaprov Riau dan juga OPD terkait lainnya, menurut Husni Thamrin harus proaktif untuk menanyakan ke Kemendagri, terkait hasil evaluasi tersebut.

"Pihak Pemprov harus proaktif, jangan hanya menunggu saja. Barang kali ada kendala, itu harus ditanyakan, apa yang menyebabkan masih belum selesainya proses tersebut sampai sekarang," kata Thamrin kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (30/4/2018).

Baca: Sering Dibully, Pria Ini Kemudian Ngamuk Lalu Tikam Siswa Sekolah, 9 Tewas dan 10 Luka-luka

Husni juga mengatakan, seharusnya proses evaluasi tersebut maksimal 2 minggu hari kerja sudah selesai, artinya sepekan jelang akhir April sudah tuntas prosesnya.

"Ini harusnya dicek benar-benar, apa masalahnya. Kita harus tahu, mengapa sudah lewat batas maksimal belum kunjung turun," ujar anggota DPRD Riau Dapil Siak Pelalawan ini.

Baca: 11 Bulan 2 Pekan Bertugas di Polres Kampar, Ini Kesan AKBP Deni Okvianto

Sampai saat ini menurut Husni Thamrin masyarakat masih menunggu harga pertalite turun, setelah sebelumnya sempat bergejolak di kalangan mahasiswa yang beberapa kali turun demo.

"Ini sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Sebagai penghasil minyak, sudah selayaknya masyarakat kita membeli dengan harga yang lebih murah. Bukan malah sebaiknya, yang termahal se-Indonesia," ulasnya. (ale)