Indragiri Hilir

Dewan Sebut Perda BMD Di Inhil Harus Diikuti Dengan Penertiban Aset Daerah

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan dapat menertibkan aset daerah.

Dewan Sebut Perda BMD Di Inhil Harus Diikuti Dengan Penertiban Aset Daerah
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Reporter Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan oleh Wakil Pansus II DPRD Inhil M. Sabit dapat menertibkan aset daerah.

Menurutnya, ketika nanti sudah di sahkan menjadi Perda, maka harus diikuti dengan langkah penertiban.

“Penertiban ini untuk mengembalikan aset – aset daerah yang masih ditangan orang lain,” ujar M Sabit kepada Tribun Pekanbaru, Senin (7/5/2018).

Baca: Tiga Kali Dipanggil Hearing, Perusahaan Ini Terkesan Acuh, Ini yang Dilakukan DPRD Inhu

Karena pada Perda BMD ini, dijelaskan Sabit, Pinjam pakai aset daerah tidak dibenarkan lagi, pinjam pakai hanya boleh antar Pemerintah daerah saja.

“Sekarang pinjam pakai itu tidak dibenarkan lagi. Pinjam pakai hanya diperbolehkan antar sesama pemerintah daerah saja,” tegasnya.

Namun jika ada diluar payung pemerintah menggunakan aset daerah, maka pihak tersebut akan dikenakan sewa pemanfaatan aset.

Baca: Tak Perlu Bingung Masalah Registrasi dan Gonta-ganti Kartu, Begini Cara Baru Beli Kuota Internet

“Kalau diluar pemerintahan tidak bisa pinjam pakai dan termasuk pemanfaatan, intinya tu bayar sewa. Selain itu, Salah satu isi dalam perda ini kan penggunaan, penggunaan itu ketika ada peralihan harus dimintai statusnya bila berada ditangan orang,” tandas Politisi Partai Demokrat ini.

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help