Advertorial

Sekda Tegaskan Tetap Tertibkan Perkebunan yang Masuk dalam Kawasan Hutan

Dengan sudah diundangkan Perda RTRW Provinsi Riau yang sudah dituntaskan harmonisasi di Dewan, maka ini tahapan selanjutnya

Sekda Tegaskan Tetap Tertibkan Perkebunan yang Masuk dalam Kawasan Hutan
Net/OkClipArt
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Dengan sudah diundangkan Perda RTRW Provinsi Riau yang sudah dituntaskan harmonisasi di Dewan Senin (7/5/2018). Maka selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW tersebut.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi usai menghadiri harmonisasi RTRW bersama Dewan, menurutnya saat ini tinggal dilakukan sosialisasi dan menjalankan Perda tersebut.

"Kita sudah melakukan harmonisasi dengan Dewan, Pada intinya menyetujui semua evaluasi dan penyempurnaan tentu validasi KLHS ke RTRW juga disepakati bersama, "ujar Sekda Ahmad Hijazi.

Selanjutnya pada 8 Mei 2018 Plt Gubernur akan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan. Selanjutnya langsung disosialisasi dan edukasi dan memanfaatkan tata ruang sebagai pegangan.

"Sebagai pedoman dan untuk pengendalian tata ruang disiapkan personel PPNS , penyalahgunaan tata ruang tidak sesuai peruntukan akan ditertibkan,"ujar Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda kerjaan belum selesai tapi tambah besar, menjalankan pemanfaatan ruang dan mengawasi sesuai ketentuan berlaku.

"Kawasan hutan masih ada pemukiman, ada ketentun outline, holding zone, dibuka ruang dalam ranperda diturunkan ke kementrin LHK, perda kita secara teknis berdasarakan sk menteri lhk terakhir 903, tentang pelepasan kawasan hutan; perda tidak berdiri sendiri, ada dasar, "ujarnya.

Sementara untuk kawasan perkebunan yang masih masuk dalam kawasan hutan menurut Sekda tetap tidak akan mengakomodir kawasan tersebut dan tentunya akan ditertibkan Kementerian LHK.

" Saya total nggak hapal di Bappeda lah, berapa persen dari seluruh kawasan perkebunan pelepasan. Jika perkebunan masuk dalam kawasan hutan, kita tidak akan mengakomodir dalam outline kalau dia kawasan hutan maupun perkebunan, "jelasnya.

Sekda juga menambahkan apa yang ada disana betul-betul sesuai dengan aturan
perda itu tidak menjustifikasi tidak melegalisasi kawasan hutan jadi tidak melepaskan.

" seperti teso nilo misalnya dijadikan kawasan perkebunan, itu penindakan oleh pihak LHK,"ujarnya.

Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved