Rokan Hulu

Perpres 16 Tahun 2018 Akan Diterapkan 1 Juli, Ini 11 Perbedaan Pentingnya

Kepala BLP Barang/Jasa Setda Rohul, Samsul Kamar mengaku, telah melakukan sosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018

Perpres 16 Tahun 2018 Akan Diterapkan 1 Juli, Ini 11 Perbedaan Pentingnya
ist
Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Samsul Kamar 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Samsul Kamar mengaku, telah melakukan sosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah.

Ia ‎menambahakan, sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 digelar di Convention Hall Masjid Agung, Senin (7/5/2018), diikuti seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau Tim PHO, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemkab Rohul.

Baca: Beginilah Kegentingan di Posko Medis ACT di Perbatasan Gaza-Israel, Raungan Pasien dan Tangisan Anak

‎"Sosialisasi ini dilakukan karena kita berencana akan menerapkan Perpres Nomor 16‎ Tahun 2018 mulai 1 Juli 2018," katanya, Selasa (8/5/2018).

‎Lebih lanjut dijelaskanya, ada 11 perbedaan antara Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perpres terbaru wajib mulai diterapkan per 1 Juli 2018‎, namun pihaknya masih menunggu peraturan petunjuk teknis (Juknis).

"Sekarang bisa saja menggunakan itu (Perpres Nomor 16 Tahun 2018), hanya saja kan ‎persoalan administrasi dan kesiapannya, sehingga kita ingin sosialisasikan dulu ke PPK, bagaimana aturan baru nanti dalam proses pengadaan barang/jasa berikutnya," terangnya.

‎Samsul memaparkan, adapun 11 perubahan penting dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, seperti pertema Perpres PBJ baru direncanakan memiliki 15 bab dengan 98 pasal.

Baca: VIDEO: Kampanye Dialogis Syamsuar Bersama Masyarakat Lintas Etnis dan Lintas Agama

Dimana, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 bab dengan 139 pasal. Selain jumlah pasal yang lebih sedikit, Perpres PBJ baru juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan.

Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas, dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya.

Kedua, Agen Pengadaan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perseorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.

Halaman
123
Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help