Indragiri Hulu

Beroperasi Semenjak Tahun 2005, PT RPJ dan PT MAL Tak Pernah Kantongi Izin, Ini Kata Kejari Inhu

Sebab kedua perusahan tersebut diketahui tidak berizin melakukan pengelolaan perkebunan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh

Beroperasi Semenjak Tahun 2005, PT RPJ dan PT MAL Tak Pernah Kantongi Izin, Ini Kata Kejari Inhu
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu (Inhu) melakukan penyelidikan terhadap PT Runggu Prima Jaya (RPJ) atau PT Mulia Agro Lestari (MAL). Sebab kedua perusahan tersebut diketahui tidak berizin melakukan pengelolaan perkebunan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh (HLBB).

Sesuai dengan data yang diperoleh, sekitar 3000 hektar dari 48.000 luas KSN Kuansing dan Inhu, lahan Bukit Betabuh sudah digarap dan telah menjadi perkebunan sawit milik PT RPJ. Bahkan perambahan hutan yang dilakukan oleh RPJ ini, sudah terjadi sejak tahun 2005.

Tahun 2011 lalu sebuah perusahaan PT Mulia Argo Lestari (MAL) yang diduga merupakan peralihan dari perusahaan penggarap sebelumnya yakni PT Runggu Prima Jaya (RPJ), mengajukan izin ke Bupati Inhu, padahal lahan tersebut sudah digarap dan sudah menjadi Sawit. Namun Pemkab Inhu bijak dengan menolak pengajuan izi tersebut.

Baca: 5 Anggota Polisi Gugur di Kerusuhan Mako, Polresta Pekanbaru Pasang Bendera Setengah Tiang

Baca: Akhir Pekan ini, UAS Berencana Tausiyah Jelang Ramadhan di Dumai

Baca: Pemeriksaan DNA Mayat Perempuan yang Ditemukan di Gorong-gorong Bisa Memakan Waktu 3 Minggu

Izin lokasi yang diajukan perusahaan ini bernomor 011/MAL/EST/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 ditandatangani Direktur Utama Ir Henry Pakpahan MBA ditujukan pada Bupati Inhu. Dalam surat, perusahaan memohonkan izin lokasi untuk industri pengolahan hasil industri perkebunan sawit di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Inhu seluas 500 hektar. Perusahaan itu mengklaim sudah mengganti rugi lahan masyarakat yang kondisinya semakin belukar dan bergelombang.

Bupati Inhu Yopi Arianto menjawab dengan surat tertanggal 19 Oktober 2011. Yopi tidak menyetujui izin lokasi yang diajukan karena lokasi merupakan kawasan hutan lindung sesuai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986. PT MAL melalui penolakan yang diberi juga diminta menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan budidaya perkebunan di areal yang dimohonkan.

Meski DPRD baru akan merekomendasikan proses hukum, terhadap aktifitas PT RPJ tersebut, namun kini penyelidikan sedang dilakukan juga oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhu.

''Pidana kah, administrasi negara atau juga perdata, banyak proses hukum yang terkait dengan itu (Hutan Lindung Bukit Betabuh-red),'' kata Kasi Intel Kejari Inhu, Nugroho Wisnu Pujoyono, Kamis (10/5) kemarin saat dimintai tanggapan terkait rekomendasi Komisi II tersebut.

Baca: Lurah Pematang Reba Berharap Ada Penambahan Tong Sampah di Lingkungan Pematang Reba

Selain proses hukum yang berjalan, Wisnu kembali menghimbau agar pihak terkait bisa menggusur kebun kelapa sawit yang berdiri ilegal di kawasan hutan lindung itu dan melakukan penghijauan kembali.

''Ini nyata untuk menghijauh kembali. Karena itu jelas-jelas lahan milik negara. Selama ini PT RPJ ini kan tidak jelas sosoknya,'' tegasnya.

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help