Rokan Hulu

Pemkab Rohul Diimbau untuk Awasi Proyek 2018, Terutama Proyek Ini

Pemkab Rohul diminta mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan 2018 ini, terutama menyangkut kualitas pekerjaan.

Pemkab Rohul Diimbau untuk  Awasi Proyek 2018, Terutama Proyek Ini
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, ‎Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Dua tokoh pemuda Rokan Hulu (Rohul), Hardizon Said dan Mukmin Rangkuti ‎ meminta Pemerintah Rohul, betul betul ekstra dalam mengawasi pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan 2018 ini, terutama menyangkut kualitas pekerjaan.

Menurut Hardizon, pemerintah perlu diingatkan karena disinyalir pemenang lelang kegiatan tahun 2018, terutama untuk proyek non aspal, seperti gedung, turap, Semenisasi, beberapa kontraktor berani menawar paket 15 persen sampai 22 persen dibawah pagu atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Baca: Berawal dari Kerinduan, Alumni SMP Negeri 4 Siak Hulu Gelar Acara di Sekolah

"Sepertinya ada kesan, kontraktor asal dapat memenangkan proyek saja, sehingga berani menawar terlalu rendah yakni antara 15 sd 22 persen dari pagu atau HPS, namun dikhawatirkan proyek nanti dikerjakan asal jadi, "katanya, Jumat (11/5/2018).

Econ panggilan akrabnya mengaku, jika pemerintah nanti kurang mengawasinya akan berakibat pada buruknya kualitas pekerjaan dan itu akan berbanding lurus dengan kinerja pemerintah, selanjutnya dalam hal ini yang disalahkan masyarakat adalah Bupati, bukan Kepala Dinas, PPK, PPTK atau Panitia Lelang.

Sementara, Dalam hitungan Mukmin Rangkuti, adanya penawaran kontraktor yang dinilai "terjun bebas" pada angka 15 sampai 22 persen sehingga dapat menang di paket proyek itu, merupakan penawaran yang terlalu berani.

Baca: Selalu Dibilang Istri Ketiga Opick, Janda Cantik Ini Ungkap Sedang Didekati Artis Muda

"Jika kita hitung dengan penawaran yang turun sampai 22 persen, ditambah PPN/PPH 12 persen serta biaya lainnya yang dikeluarkan kontraktor, otomatis tak sampai lagi 50 persen anggaran proyek itu untuk pekerjaan, karena tentu kontraktor juga ingin keuntungan sekian persen," imbuhnya.

Untuk mencari solusi atas hal itu, Mukmin menyarankan agar dimasa yang akan datang, Asosiasi jasa konstruksi harus dilibatkan dalam konsultasi oleh panitia lelang.

"Kita ingin pekerjaan proyek pemerintah berkualitas alias bukan dikerjakan asal jadi dan kontraktor sendiri tidak sampai rugi atau bangkrut," imbuhnya.

Bukan hanya itu saja, Mukmin dan Econ juga minta pemerintah di tingkat bawah seperti Camat, Kades, RW dan RT juga terlibat langsung dalam pengawasan proyek serta segera melaporkan kegiatan tak sesuai bestek.

Halaman
12
Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help