Advertorial

Pemprov Riau Terapkan Sistem Single Salary, Ini Penjelasan Sekda Ahmad Hijazi

Makanya Mei ini atau sebelum Ramadan tambah Sekda sudah bisa dicairkan dengan sistem single salary tersebut.

Pemprov Riau Terapkan Sistem Single Salary, Ini Penjelasan Sekda Ahmad Hijazi
ist
logo riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Penerapan sistem single salary di Pemerintah Provinsi Riau belum bisa maksimal diterapkan, karena dalam penerapan masih ada hal yang harus diluruskan.

"Sistem keuangan sekarang berbasis akuntabilitas, tapi secara administrasi di level teknis sudah disiapkan semua, memang ada hasil telaah staf kepada saya untuk memperhatikan , ada 400-an pegawai dengan pemberlakuan single sallary itu sedikit turun pendapatan, dari kelas jabatan, kompetensi pendidikan,"ujar Sekda Ahmad Hijazi Jumat (11/5/2018).

Maka terkait persoalan kajian itu kalau memang berdasar kompetensi ijazah pendidikan formal ini tak bisa dieksekusi dari seorang Sekda, ada ketentuan Menpan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Saya katakan itu perlu proses dan kajian dalam, sudah konsultasi ke BKN, staf yang berkedudukan sebagai bendahara itu bisa di index dan diadjust, sudah dirampungkan, penjabarannya sudah tinggal eksekusi, SK petikan pemangku jabatan ajukan pencarian,"ujarnya.

Makanya Mei ini atau sebelum Ramadan tambah Sekda sudah bisa dicairkan dengan sistem single salary tersebut.

Sekda juga menegaskan ketersediaan dana tak ada persoalan, aspek-aspek akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus dipenuhi, dalam pemerintahan tata kelola harus akuntable.

"Silahkan usulkan ke BPKAD tentang pencairan dana TPP itu, segera diajukan dengan SK petikan status pemangku jabatan oleh bkd, sudah saya teken dua pekan lalu,"ujarnya.

Selain persoalan sistem TPP yang dikeluhkan pegawai pencairan Surat Perintah Perjalanan Dinas juga menjadi keluhan sejumlah pegawai di Pemprov.

Menurut Sekda dalam pola pencairan ada yang berlaku bayar langsung.

"Ada OPD jumlah pegawai sedikit langsung membayar rampung SPPD itu untuk keberangkatan ,ada lagi pengembalian kalau kurang waktu dan tiket murah, ada juga panjar dulu SPPD, setelah jalan jelas pertanggungjawaban baru dibayarakan rampung," jelas Sekda.

Sekda menegaskan seharusnya ada pertanggungjawaban terlebih dahulu baru dibayarkan, sehingga masuk akuntablitas, kalau belanja belum dipertanggungjawabkan jadi penggunaan belum sah.

"Kalau ada yang mengeluh tolong introspeksi, apakah sudah selesaikan spj sebagai tanggungjawab, diberi perjalanan dinas berarti sudah punya hak tapi ingat harus sesuai tanggung jawab, "ujarnya.

Ahmad Hijazi juga bercerita jika perjalanan dinas bukan bagian pendapatan. Karena itu adalah biaya perjalanan dinas untuk ongkos melaksanakan tugas diluar kota.

"Kalau jadi pendapatan makanya jadi gitu tuntutannya, hak akan ada setelah tanggungjawab clear, saya instruksikan kepada seluruh pegawai betul-betul memahami itu, jadi apa yang anda dapat dan terima dari sppd adalah betul-betul sesuai, hotel, tiket semua sudah at coast, ini suatu mekanisme dalam tata pemerintahan yang baik, "ujarnya.

Sebagaimana keluhan pegawai di Pemprov yang merasa dirugikan dengan penerapan sistem single salary tersebut pendapatannya berkurang jika dilakukan pola baru tersebut. Karena jika dengan pola lama tidak berdasarkan kelas jabatan dan pendidikan. (adv)

Penulis: Nasyuha
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help