Advertorial

Tak Lagi Urusi KAT, Pemprov Riau Manfaatkan Bantuan Anggaran untuk Suku Pedalaman

Pemerintah Provinsi Riau dipastikan tidak adalagi kewenangan mengurus Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Tak Lagi Urusi KAT, Pemprov Riau Manfaatkan Bantuan Anggaran untuk Suku Pedalaman
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Warga Suku Anak Dalam, 

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau saat ini tidak memiliki kewenangan lagi untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Riau sejak adanya perpindahan kewenangan ke Kabupaten/Kota.

Sehingga kewenangan yang selama ini ada di Provinsi dialihkan semuanya ke Kabupaten/Kota, kemudian ada juga kewenangan yang berada di Kementerian Sosial.

"Sekarang kewenangan Komunitas Adat Terpencil ada di Kabupaten di Provinsi tidak ada lagi, dan Kementerian Sosial juga membantu, "ujar Kadis Sosial Provinsi Riau Dahrius Husein.

Menurut Dahrius selama ini Pemerintah Provinsi Riau khusus untuk komunitas adat terpencil ini hanya membantu perumahan sasarannya bagi suku pedalaman yang ada di Riau.

" Ada suku akit, ada suku saksi ada suku talang mamak dan ada suku pedalaman di Rokan Hulu juga,"ujar Dahrius.

Tahun 2018 ini memang diakui Dahrius ada juga bantuan perumahan untuk masyarakat komunitas adat terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan.

"Ini khusus bagi yang suku terpencil, dan itu kordinasi dengan Kabupaten yang ada di Riau, bantuannya juga rumah, "jelas Dahrius.

Sementara untuk bantuan di bidang pendidikan Kementerian Sosial juga biasanya bersinergi dengan sejumlah Kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pembangunan Desa serta Kementerian lainnya.

" Karena masalah sosial ini sangat komplek, dan penanganannya memang melalui lintas Kementerian, "ujar Dahrius.

Dahrius juga mengakui program pusat juga menyentuh langsung kalangan masalah sosial dengan berbagai program diantaranya Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan program lainnya yang menyentuh masyarakat kurang mampu termasuk adat terpencil.

" Kami juga di Provinsi jika ada persoalan penanganan sosial juga menyediakan Panti sosial dan itu juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat adat terpencil, "jelasnya. (adv)

Penulis: Nasyuha
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help