Indragiri Hulu

Komisi II Sampaikan Rekomendasi Hukum Terkait PT MAL

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sudah menyampaikan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat

Komisi II Sampaikan Rekomendasi Hukum Terkait PT MAL
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sudah menyampaikan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Inhu terkait perambahan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT Runggu Prima Jaya (RPJ) atau PT Mulia Agro Lestari (MAL).

Rekomendasi itu kata Ketua Komisi II, Nofriadi sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD Inhu pada Senin (14/5) lalu. Selanjutnya kata Nofriadi, pimpinan DPRD Inhu yang akan mengambil kebijakan terkait rekomendasi itu.

Baca: Dinkes Dumai Ambil 75 Sampel Tajil Pasar Ramadan, Ini Tujuannya

Menurut Nofriadi di dalam rekomendasi itu terkandung semua hasil rapat, termasuk saran-saran yang diterima oleh Komisi II. "Di dalam rekomendasi itu, dijelaskan soal pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu juga dimasukan sejumlah saran yang diterima dari OPD terkait," kata Nofriadi, Jumat (18/5/2018).

Nofriadi melanjutkan, sesuai dengan usulan dari sejumlah OPD terkait maka diharapkan PT RPJ ataupun PT MAL bisa ditindak secara hukum. Pasalnya berdasarkan sejumlah fakta yang diperoleh, perusahan itu mengelola perkebunan di atas kawasan hutan lindung Bukit Betabuh (HLBB) tanpa izin.

Baca: 635 Berkas Bantuan Pendidikan Mahasiswa Diajukan untuk Dicairkan

Bahkan Bupati Inhu sempat menolak mengeluarkan rekomendasi perizinan terhadap perusahaan tersebut. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help