Advertorial

Pemprov Riau Terima WTP Keenam Kali

Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Pemprov Riau Terima WTP Keenam Kali
ist
Foto bersama pimpinan DPRD Riau dengan pihak BPK RI, dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi saat paripurna penyerahan LHK dari BPK RI di DPRD Riau, Jumat (18/5). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan penggunaan keuangan 2017, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Riau, Jumat (18/5).

Ketua DPRD Riau, Septina Primawati yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, pemeriksaan LHP ini merupakan wujud tanggungjawab terhadap pelaksanaan APBD 2017 lalu, sehingga rapat ini dilakukan sebagai tindaklanjut hasil kesepakatan Anggota VI BPK dengan Ketua DPRD Riau pada Oktober 2010 lalu.

"Kesepakatan ini juga memuat tentang tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna istimewa," kata Septina dalam paripurna tersebut. 

Penyerahan LHP 2017 tersebut diawali dengan penandatangan berita acara LHP atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2017 antara DPRD Riau dengan BPK RI dan Gubernur dengan BPK RI.

Adapun penandatangan berita acara itu dilakukan oleh Anggota V BPK RI Ismayatun, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, dan Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. 

Anggota V BPK RI, Ismayatun  menyerahkan dokumen LHP Pemprov Riau tahun 2017 kepada Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan juga kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Ismayatun dalam sambutannya mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau, dengan begitu Pemprov telah berhasil mempertahannkan opini WTP yang enam kalinya.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan," sebutnya. 

Dia mengatakan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan, namun tidak signifikan mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh. 

"Sejumlah persoalan itu diantaranya, masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan pemprov,  proses penganggaran tidak sesuai dengan pergub, kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov," jelasnya. 

Halaman
12
Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved