Masalah Sektor Kehutanan Masih Menumpuk, RJCI: Kementerian LHK Belum Penuhi Harapan Presiden Jokowi

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dinilai belum mampu mengendalikan dan mengatasi persoalan di sektor kehutanan.

Masalah Sektor Kehutanan Masih Menumpuk, RJCI: Kementerian LHK Belum Penuhi Harapan Presiden Jokowi
ist
Ketua Umum Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), Raya Desmawanto M.Si (kemeja hitam), saat melakukan sosialisasi program tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial (PS) beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dinilai belum mampu mengendalikan dan mengatasi persoalan di sektor kehutanan.

Dua problem besar yang terjadi yakni konflik tenurial hutan antar parapihak serta penyimpangan izin pemanfaatan hutan belum bisa dikendalikan secara efektif oleh KLHK.

Kondisi ini membuat capaian kerja pemerintahan Presiden Jokowi terkait penyelesaian konflik tenurial dan masalah-masalah di sektor kehutanan mendapat catatan negatif.

Baca: RJCI: Reformasi Melahirkan Demokrasi Ugal-ugalan dan Otonomi Daerah yang Liar

"Kementerian LHK belum memiliki capaian yang konkret dalam penyelesaian konflik tenurial di sektor kehutanan. Termasuk juga belum efektif dalam mengawasi izin-izin yang sudah diterbitkan terkait pemanfaatan hutan," kata Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional (DEN) Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI) Raya Desmawanto MSi, Rabu (23/5/2018).

Raya menilai, muncul kegamangan di kementerian yang dipimpin oleh Menteri Siti Nurbaya dalam menangani kasus-kasus di sektor kehutanan.

Padahal, sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk menata kehutanan, KLHK idealnya mampu untuk melakukan tindakan terukur guna meminimalisir dan meredakan ketegangan sosial, menegakkan kepastian hukum serta menindak penyimpangan perizinan sektor kehutanan

. Justru yang terjadi, dalam penilaian RJCI, Kementerian LHK terkesan main aman dan tak melakukan upaya serius sehingga konflik dan persoalan kehutanan terus berlanjut.

Baca: RJCI Ingatkan ASN Fokus Jadi Pelayan Publik, Tak Perlu Larutkan Diri dalam Sentimen Politik

"Padahal, dalam janji politik Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi, secara tegas bahwa negara harus hadir dalam persoalan publik yang terjadi. Kehadiran negara idealnya mampu dibuktikan oleh KLHK. Namun, kita belum melihat ada terobosan yang nyata. Kami menilai KLHK belum mampu untuk mengimplementasikan Nawacita terkait persoalan-persoalan di sektor kehutanan," tegas Raya.

Ia menerangkan, meski secara teoritis peta jalan (road map) dan perangkat aturan sudah cukup memadai, namun eksekusi terhadap penanganan konflik dan masalah kehutanan belum dirasakan geregetnya.

Kegiatan seremonial menyangkut konflik tenurial kerap dilakukan, rekomendasi dihasilkan namun minim implementasi di lapangan.

Halaman
123
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help