Anggota Dewan Ini Sebut Menag Tidak Ada Itikad Baik Terkait Embarkasi Haji Riau

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar menilai, tidak ada itikad baik Menteri Agama (Menag) RI agar Riau bisa menggunakan embarkasi haji antara yang sudah dipersiapkan ditahun 2018 ini.

Dikatakan Asri Auzar, jika ada niat baik, maka harusnya bagaimanapun persiapannya akan diarahkan dan ditunggu hingga tuntas agar embarkasi haji antara tersebut bisa dimanfaatkan oleh umat.

"Tapi sesempurna apapun fasilitas dan syarat yang sudah kita penuhi, namun jika tidak ada itikad baik dari Menag, maka tak akan bisa juga embarkasi haji antara itu kita manfaatkan," kata Asri Auzar kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (26/5/2018).

Baca: Nasib Embarkasi Haji Antara Riau di Ujung Tanduk Meski Sudah Berjuang, Terancam Batal Bila. . .

Asri mencontohkan tidak adanya itikad baik tersebut misalnya ketika pihak Menag datang ke Riau secara diam-diam, tanpa memberitahu pihak Pemprov Riau.

"Kalau ada itikad baik tentu datang tak perlu diam-diam, ihat kondisi dan keadaan, apa yang kurang sampaikan, apa yang harus dipenuhi beritahu. Kalau datang diam-diam apa maksudnya," ujar Ketua DPD Demokrat Riau ini.

Baca: Plt Gubri Temui Moeldoko, Abdul Wahid: Kita Minta Embarkasi Haji Antara Disegerakan

Asri juga mengharapkan, agar anggota DPR RI asal Riau juga memperlihatkan perannya dalam hal ini, dan tidak hanya diam di pusat tanpa melakukan apa-apa untuk embarkasi haji antara Riau tersebut.

"Kita juga harapkan peran anggota DPR RI untuk turut membantu dan berjuang bersama untuk embarkasi haji antara ini. Karena ini demi umat. Bayangkan saja, masyarakat kita harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 6 juta per orang kalau masih menggunakan embarkasi haji Batam. Belum lagi dampak perekonomian terhadap daerah kita," imbuhnya.

Baca: Bicarakan Nasib Embarkasi Haji Antara, Begini Respon Moeldoko Usai Ditemui Plt Gubri 

Ia juga meminta ketegasan Plt Gubernur Riau terhadap jajaran Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di Riau, agar dipanggil dan diberikan pemahaman bahwa embarkasi itu untuk masyarakat Riau.

"Plt Gubri harus tegas, apalagi ini untuk kepentingan umat. Walau tidak bisa mengganti, tapi Plt Gubri bisa mengajukan penggantian terhadap jajaran Kemenag yang ada di sini, kalau misalnya dinilai tidak ikut berupaya membantu meringankan masyarakat kita," tuturnya.

Baca: Bicarakan Nasib Embarkasi Haji Antara, Begini Respon Moeldoko Usai Ditemui Plt Gubri 

Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Plt Gubernur Riau, dengan menemui langsung Staf Kepresidenan di Jakarta, untuk mengadukan hal tersebut.

"Kita sangat mendorong dan mendukung langkah yang diambil Plt Gubri. Kita minta embarkasi haji antara ini disegerakan, dan Menag jangan sampai menghalang-halangi apa yang menjadi harapan masyarakat Riau," kata Wahid kepada Tribun.

Ketua DPW PKB Riau ini juga mengatakan, jangan sampai karena ada unsur lain membuat Menag kemudian mengabaikan kepentingan umat Islam di Provinsi Riau.

Baca: Plt Gubri Ungkap ke Presiden Jokowi Siapa yang Hambat Embarkasi Haji Antara

"Jangan karena bisnis dan lain hal, kemudian Riau tetap harus ke Batam, dan belum bisa menggunakan fasilitas sendiri, padahal sudah tersedia. Seharusnya masyarakat kita sudah bisa menikmati, untuk apa dibangun dan dipersiapkan sedemikian rupa," ujarnya.

Ditambahkan Wahid, pihaknya tidak ingin masyarakat susah-susah lagi ke Batam untuk menginap dan dikarantina di sana, karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Baca: Pak Plt, Siapa yang Menahan Embarkasi Haji Ini Tanya Presiden Jokowi, Wan Thamrin Jawab Begini

"Kita tidak ingin ada kendala lagi kedepannya. Sikap Menag jangan sampai membuat masyarakat Riau curiga dan berasumsi macam-macam. Karena pada dasarnya embarkasi haji antara itu sudah siap, dan masyarakat sudah tahu itu," ulasnya. (ale)