Padang

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terpaksa Ditunda karena Masalah Ini

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru mandek. Rencana pembangunan terpaksa belum terealisasi akibat masalah ini

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terpaksa Ditunda karena Masalah Ini
infotol.com
ilustrasi jalan tol 

Laporan Kontributor Tribunpadang.com, Riki Suardi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Presiden Joko Widodo telah melakukan groundbreaking sebagai tanda akan dimulainya pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru pada 9 Februari 2018 lalu.

Namun sayangnya, hingga kini pembangunan jalan tol sepanjang 244 kilometer itu belum juga dimulai.

Baca: Sidang Bandar Narkoba Alex Kembali Ditunda

Bahkan kabar terbaru yang beredar, ternyata Pemprov Sumbar hingga kini belum membebaskan satu pun lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut, karena pemilik lahan belum mau membebaskan tanahnya dengan alasan, belum adanya kesepakatan harga ganti rugi lahan.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, membenarkan belum adanya lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah dibebaskan.

Kendati begitu, kata dia, Pemprov Sumbar akan terus berusaha agar masyarakat mau membebaskan lahannya untuk dibangun jalan tol, supaya proses pembangunannya bisa dimulai tahun ini.

Baca: PT Garuda Indonesia Branch Office Pekanbaru Buka Bersama Mitra

"Belum ada lahan yang telah dibebaskan, karena belum ada kesepakatan harga ganti rugi. Untuk itu, kami dari pemprov Sumbar akan segera menurunkan tim apresial ke lokasi pembangunan jalan tol. Kami berharap, masalah ini cepat selesai, supaya segera dibangun," kata Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (30/5/2018) sore.

Untuk sementara ini, lanjutnya, pembangunan jalan tol ditunda dulu sampai ada kesepakatan harga lahan. Namun yang jelas, lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut sudah ada penetapan harganya, namun nilainya berbeda-beda, yaitu dari Rp32 ribu sampai Rp286 ribu per meternya.

Baca: Pererat Silaturahmi, PGN Buka Puasa Bersama Wartawan

"Sekarang ini masalahnya ada pada harganya ini. Masyarakat sekarang kan hanya menilai harga terendah saja, sementara ada juga nilai yang tertinggi, makanya masyarakat menutup pembangunan jalan tol tersebut," ujarnya.

Agar persoalan pembebasan lahan ini segera selesai, sebutnya, Pemprov Sumbar juga akan meminta Walinagari setempat sebagai orang yang akan ditunjuk untuk pembanding harga tanah. Namun di samping itu, tentunya juga ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini.

Baca: Info CPNS 2018: Siapkan Diri, Silahkan Download Soal-soal CPNS Lengkap dan Kunci Jawaban Berikut

"Tapi saya saya belum bisa sampaikan apa opsinya, karena ini masih dirapatkan dulu. Namun yang jelas, proses negosiasi pembebasan lahan dengan masyarakat masih tetap jalan. Batas waktu negosiasi akan berakhir sampai 7 Juni," ujarnya.

"Jika sampai tanggal yang ditentukan itu ternyata belum ada solusi, barulah dicarikan upaya lain," imbuh mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu.

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Laga Timnas U-23 Indonesia Vs Thailand di Stadion PTIK dan Pakansari 

Sebelumnya, Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan yang akan dilalui jalan tol rampung pada Juli 2018. Untuk tahap awal, pembayaran ganti rugi lahan dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, yaitu Padang-Sicincin.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sendiri menelan anggaran Rp78,09 triliun, dan akan selesai pada 2023 mendatang. Ada tihap pengerjaannya. Untuk tahap I, menghubungkan Padang-Sicincin sepanjang 28 kilometer.

Baca: Aman Abdurrahman Persilahkan Hakim Vonis Mati Dirinya, Tapi Tak Mau Dihukum dengan Alasan Ini

Kemudian tahap II menghubungkan Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 38 kilometer dan tahap III, menghubungkan Sicincin-Bangkinan dengan panjang jalan 189 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut juga melibatkan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).(*)

Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help