Padang

Tangani Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur, Begini Permintaan AJI pada Polda Sumbar

AJI Padang juga meminta agar Ditreskrimsus Polda Sumbar berkoordinasi dan meminta pendapat Dewan Pers

Tangani Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur, Begini Permintaan AJI pada Polda Sumbar
net
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Laporan Kontributor Tribunpadang.com, Riki Suardi

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang meminta agar Ditreskrimsus Polda Sumbar bersikap netral, profesional dan proporsional dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Gubernur Irwan Prayitno melalui media sosial.

Tak hanya itu, bahkan AJI Padang juga meminta agar Ditreskrimsus Polda Sumbar berkoordinasi dan meminta pendapat Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Dewan Pers dan Mabes Polri.

"Kami berharap penyidik merujuk pada Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017-Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan," kata Ketua AJI Padang Andri El Faruqi, Kamis (31/5/2018) siang.

Dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangi Ketua Dewan Pers Yosep Adiprasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu, Andri pun menuturkan sejumlah kesepakatan pada Bab III Bagian Kedua tentang Koordinasi di Bidang Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Baca: Semen Padang Sediakan 1000 Kursi Mudik Gratis, Bisa Daftar Secara Online

Baca: Jalur Mudik Sumbar-Riau Masih Rawan Longsor, Tim BPBD Kampar Persiapkan Hal Ini

Pasal 4 ayat 2 pada Bab III tersebut, jelasnya, dikatalan bahwa Pihak kedua (Polri) apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab atau hak koreksi, pengaduan ke pihak kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

"Bahkan pada bagian ketiga tentang Koordinasi di Bidang Penegakan Hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, juga semakin dipertegas adanya koordinasi dan pentingnya peran Dewan Pers sebelum proses hukum oleh Polri dilanjutkan," ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Andri melanjutkan, AJI Padang pun berharap agar penyidik menunda pemeriksaan Beni (terlapor) sebelum adanya jawaban dari Dewan Pers, apalagi di Dewan Pers sedang berproses pengaduan berita yang sama sesuai mekanisme UU Pers.

"Namun di samping itu, kami juga meminta agar Dewan Pers untuk ikut turun tangan dalam perkara ini, karena terkait dengan karya jurnalistik oleh media yang sudah terverifikasi. Jadi, kami mendesak agar perkara ini diselesaikan di Dewan Pers," bebernya.

Seperti diketahui, perkara yang menyeret Beni Okva Dela ini bermula dari gencarnya pemberitaan Harian Haluan terhadap kasus dugaan SPJ fiktif yang merugikan negara Rp62 Miliar rupiah.

Halaman
12
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help