Advertorial

Pemprov Riau Pilih Ikuti Menpan RB Terkait Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik

Pemprov Riau memilih arahan Menpan RB terkait penggunaan mobil dinas untuk kebutuhan mudik. Meski sudah ada imbauan dari KPK

Pemprov Riau Pilih Ikuti Menpan RB Terkait Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
Tribun Pekanbaru/Nasuha
Plh Sekdaprov Masperi memperlihatkan himbauan dari KPK 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan himbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya.

Dimana himbauan ini sudah disebarkan keseluruhan Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga di tanah air.

Ada 8 item imbauan yang dikeluarkan KPK tersebut dalam pencegahan gratifikasi terkait hari raya.

Dimana himbauan ini juga sudah menjadi himbauan rutin yang dikeluarkan KPK setiap tahunnya.

Diantara himbauan tersebut Penyelenggara negara hendaknya jadi teladan dimana harus menolak apapun dalam bentuk parcel dan hadiah saat lebaran.

Penyelenggara negara harus melaporkan ke KPK sebelum tiga puluh hari jika ada terjadi gratifikasi atau hadiah yang diberikan saat hari raya lebaran.

Selanjutnya penyelenggara negara dilarang melakukan gratifikasi atau meminta THR kepada masayarakat atau perusahaan dan akan diancam pidana, karena masuk dalam gratifikasi.

Pimpinan Daerah dan lembaga melarang penggunaan operasional Dinas dan kendaraan dinas saat melaksanakan mudik lebaran karena tidak sesuai dengan aturan dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dan daerah.

Bagi yang menerima parcel hadiah dan bingkisan saat hari raya yang mana hadiah tersebut cepat kadaluarsa dan Rusak hendaknya menyerahkan ke Panti Asuhan atau lembaga sosial lainnya dan hendak mendokumentasikan.

Kemudian pimpinan lembaga harus komitmen menjaga agar tidak ada gratifikasi atau pemberian lainnya kepada orang di lingkungannya, terutama bawahannya.

Halaman
123
Penulis: Nasyuha
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help