Bengkalis

Sidang Lanjutan Politik Uang di Bengkalis Dengarkan Keterangan Ahli, Begini Penjelasannya

Sidang lanjutan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang di hadirkan kuasa hukum terdakwa yakni Yusri Munaf.

Sidang Lanjutan Politik Uang di Bengkalis Dengarkan Keterangan Ahli, Begini Penjelasannya
Tribun Pekanbaru/Natsir
Ahli dari Kuasa Hukum Terdakwa memberikan keterangan di hadapan hakim, Rabu (6/6) pagi 

Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis kembali mengelar sidang lanjutan perkara politik uang yang menjerat anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan Ajudannya Adi Purnawan.

Sidang lanjutan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang di hadirkan kuasa hukum terdakwa.

Ahli yang di hadirkan guru besar Universitas Islam Riau (UIR) Yusri Munaf.

Baca: Sukses Laksanakan Riau AutFest 2018, Tandai Pembubaran Panitia dengan Buka Bersama

Majelis hakim dipimpin Dr. Sutarno, didampingi dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, dan Muhammad Rizky Musmar dan sidang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, juga tampak hadir jajaran kader Partai Demokrat (PD) Bengkalis, sedangkan JPU Kejari Bengkalis, Iwan Roy Charles dan rekan, kemudian kedua terdakwa didampingi kuasa Hukum Saut Maruli Tua Manik dan Herry Supriady

Dalam sidang tersebut Saut Maruli Tua Manik menayakan pendapat ahli terkait pasal 4 Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 dan juga pasal 5 tentang rapat pleno terkait temuan pelanggaran apakah ditindaklanjuti atau tidak dan disambung dengan pasal 17 ayat ketiga bahwa rapat pleno itu dilakukan oleh pengawas pemilihan, kecuali PPL.

Baca: 12 Atlet Tinju PPLP Dispora Riau Fokus Latihan Jelang Kejurnas

Dimana pada pasal tersebut membahas jangka waktu temuan yang dilaporkan terhitung 7 hari dari temuan. Kemudian juga terkait temuan tersebut harus di pleno di tingkat kecamatan.

Menanggapi hal tersebut Yusri Munaf mengatakan, terkait jangka waktu temuan dihitung dari peristiwa tersebut terjadi. Sehingga jika peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 April maka batas temuan tersebut terakhir dilaporkan tanggal 19 April.

Baca: Minta Dilayani Bidan Cantik Sampai 5 Kali di Kebun Kosong, Pria Ini Sempat Buat Videonya

Yusri juga mengatakan, terkait laporan tersebut sesuai aturan harus diplenokan di Panwas kecamatan Sebelum dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten.

Berdasarkan keterangan ahli ini, menurut kuasa hukum Nur Azmi Hasyim perkara yang diajukan ke persidangan sudah kadaluarsa. Karena dimana panwas baru menetapkan temuan pada tanggal 20 April dimana sudah melewati batas waktu temuan.

"Kemudian juga pada temuan tersebut juga tidak diplenokan oleh Panwas kecamatan. Sehingga tidak memenuhi unsur formil dari perkara ini," kata Saut

Baca: Masuk RTRW, Lahan Outline Tetap Harus Dilakukan Pengurusan ke Pusat

Selain itu temuan ini merupakan temuan Panwas Kecamatan, sementara yang membuat laporan Panwas Kabupaten. Dimana seharusnya laporan terhadap perkara ini mencantumkan temuan dari Panwas kecamatan, namun laporan ini tidak mencantumkan laporan dari kecamatan.

Sidang kembali di tunda hingga Kamis pagi mendatang oleh ketua majelis hakim perkara ini Sutarno. Agenda selanjutnya mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum.(sir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help