Fadli Zon: Kita Tidak Bodoh Melihat THR Kaitannya dengan Tahun Politik
Menurut Fadli, pemberian THR itu sangat berkaitan dengan upaya meraih simpati pada tahun politik.
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, kebijakan THR bagi PNS pemerintah daerah yang diberlakukan pemerintah pusat politis.
Menurut Fadli, pemberian THR itu sangat berkaitan dengan upaya meraih simpati pada tahun politik.
"Ya, sudah pasti lah, apalagi.
Namanya juga tahun politik, nuansanya pasti nuansa politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
"Kita kan tentu saja tidak bodoh lah untuk melihat ini kaitannya dengan tahun politik.
Kalau mau meningkatkan itu kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu, tahun 2017, 2016, 2015, tetapi di tahun seperti sekarang ini," lanjut dia.
Fadli mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan tanpa adanya kajian yang komprehensif.
Padahal, proses penganggaran tidak mudah karena harus disetujui oleh DPRD.
Karena itu, ia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait THR PNS daerah tak sepenuhnya bertujuan membantu masyarakat dalam menyambut Lebaran, melainkan lebih bersifat politis.
Baca: Bantah Dulunya Laki-laki, Beredar Identitas Asli Lucinta Luna Lewat Surat Laporan Ini,Terbongkar?
Baca: Status Pasar Modern Selatpanjang Mulai Ada Titik Terang, Begini Perkembangannya
Baca: Fakta Wanita yang Disebut Selingkuhan Ahok, Difitnah Sekasur & Dimodali 9 Naga, Ini Kisah Aslinya
Baca: VIDEO: Bupati Azis Lantik 5 Pejabat Hasil Assessment di Hari Kerja Terakhir Jelang Lebaran
Menurut dia, kebijakan dadakan tersebut juga berpotensi mengganggu anggaran yang telah dialokasikan ke masing-masing pos.
Fadli khawatir nantinya anggaran yang prioritas bagi kesejahteraan rakyat justru diganti dengan THR tersebut.
Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut berpotensi menjerumuskan kepala daerah untuk melakukan maladministrasi dalam penganggaran.
"Saya kira bisa menjerumuskan kepala daerah dari sisi maladministrasi, penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan perencanaan, dan tentu saja mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah itu," kata Fadli.
"Atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
Ada switching yang saya kira akan mengganggu daerah tersebut," lanjut Wakil Ketua DPR itu.
