Bengkalis

JPU Nyatakan Tak Sependapat dengan Pernyataan Kuasa Hukum Terdakwa Perkara Politik Uang di Bengkalis

JPU perkara politik uang anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya tidak sependapat dengan nota pembelaan kuasa hukum terdakwa.

JPU Nyatakan Tak Sependapat dengan Pernyataan Kuasa Hukum Terdakwa Perkara Politik Uang di Bengkalis
TRIBUNPEKANBARU.COM/MUHAMMAD NATSIR
Terdakwa politik uang saat hadir pada sidang lanjutan di Bengkalis, Kamis (7/6) malam. 

Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara politik uang yang menjerat anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan merasa tidak sependapat dengan nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa.

Hal ini diungkap JPU dari Kejaksaan Negeri Bengkalis saat membacakan jawaban dari pledoi atau Replik terhadap nota pembelaan terdakwa.

Pembacaan Replik ini dilakukan di sidang lanjutan perkara politik uang ruang Cakra pengadilan Negeri Bengkalis, Kamis (7/6/2018) malam sekitar pukul 20.15 WIB.

Agrin Nico Reval, Aci Wijaya Saputra dan Iwan Roy Carles selaku JPU di hadapan majelis mengungkapkan sejumlah pernyataan kuasa hukum yang tidak sependapat dengan JPU.

Baca: Mau Mudik ke Sumatera Utara dari Pekanbaru, Ini Jalur Alternatif Lintas Utara Antisipasi Macet

Menurut Agrin yang membacakan Replik ini, beberapa hal yang tidak sependapat tersebut diantaranya terkait pernyataan kuasa hukum terkait tindak pidana dalam dakwaan sudah kadaluarsa.

Pihak JPU berkeyakinan sesuai fakta persidangan bahwa dugaan temuan politik uang pada tanggal 13 April tersebut ditetapkan oleh panwaslu kabupaten pada tanggal 20 April belum kadaluarsa.

Hal ini berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan JPU yakni Erdianto yang menyatakan sesuai dengan peraturan yang ada penghitungan kadaluarsa perkara tersebut jatuh pada tanggal 24 April.

"Sehingga perkara yang dituntut masih memenuhi unsur formilnya," ungkap Agrin.

Baca: Tak Perlu Antre Tukar Uang di Kantor, Bank Riau Kepri Pasirpangaraian‎ Operasikan Oto Banking

Sementara itu, terkait pernyataan kuasa hukum temuan yang harusnya diplenokan tingkat kecamatan pihak JPU juga tidak sependapat.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help