Bengkalis

Sidang Perkara Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, Kuasa Hukum Minta Hakim Putusan Lepas

Sidang lanjutan kasus Perkara Politik uang yang menjerat anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya kembali digelar Kamis.

Sidang Perkara Politik Uang Anggota DPRD Bengkalis, Kuasa Hukum Minta Hakim Putusan Lepas
TRIBUNPEKANBARU.COM/MUHAMMAD NATSIR
Sidang Lanjutan Perkara Politik Uang yang menjerat anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim, Kamis (7/6/2018) malam. 

Laporan Wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Sidang lanjutan kasus Perkara Politik uang yang menjerat anggota DPRD Bengkalis Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan kembali digelar Kamis, (7/6/2018) petang hingga malam di ruang sidang Cakra.

Agenda sidang saat itu mendengarkan nota pembelaan atau Pledoi terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dari Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Nota Pembelaan terdakwa di bacakan langsung penasehat hukumnya Saut Maruli Tua Manik di hadapan Hakim dan JPU.

Baca: Siap-siap, Xiaomi Redmi 6 Dipastikan Meluncur 12 Juni, Ini Bocorannya

Dalam nota pembelaan tersebut Kuasa Hukum terdakwa tetap pada eksepsinya sebelumnya, dimana mereka menilai dakwaan dan tututan terhadap kliennya tidak memenuhi unsur formil sehingga harusnya batal demi hukum.

Kuasa hukum kedua terdakwa juga memohon kepada majelis hakim dipimpin Sutarno, didampingi dua hakim anggota, Wimmi D. Simarmata dan Muhammad Rizky Musmar agar menyatakan kedua terdakwa Nur Azmi dan Adi Purnawan lepas dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta hak dan martabatnya.

Dan, apabila hakim berpendapat lain agar majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Baca: 38 Tahun Jadi Dokter, Baru Sekali Bimanesh Lihat Pasien seperti Setnov

Saut mengungkapkan, inti dari pledoi ini pihaknya telah menyampaikan fakta fakta di persidangan berhubungan dengan syarat syarat formil dakwaan dan tuntutan.

Menurut dia, dari fakta persidangan banyak terungkap syarat formil yang tidak terpenuhi.

"Seperti diungkap saksi Warlan dan Damhudi yang merupakan komisioner Panwas Kecamatan. Dimana kedua saksi ini dalam persidangan mengatakan menemukan temuan dugaan politik uang tanggal 13 April 2018. Kemudian kedua saksi juga mengatakan temuan tersebut tidak pernah di plenokan, " ungkap Saut.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help