Pelalawan

BPKAD Pelalawan Tunggu Etikad Baik Para Perusahaan Penunggak PPJ Non PLN

BPKAD) Pelalawan masih menunggu etikad baik dari para perusahaan terkait tunggakan PPJ non PLN

BPKAD Pelalawan Tunggu Etikad Baik Para Perusahaan Penunggak PPJ Non PLN
Tribun Pekanbaru/Johannes
Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Devitson Saharuddin. 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI- Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan masih menunggu etikad baik dari para perusahaan terkait tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN hingga Bulan Juni.

Pasalnya, BPKAD telah mengingatkan dan selalu mengimbau para perusahaan penunggak pajak agar segera melunasinya. Namun belum nampak komitmen dari para manajemen perusahaan untuk menunaikan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca: Pangeran Hotel Pekanbaru, Sediakan Tiga Pilihan Paket Halal Bihalal Idul Fitri 2018

"Kita tunggulah niat baiknya biar dibayarkan semuanya alias dilunasi. Memang dibayar, tapi sedikit saja dan itupun sesuai perhitungan mereka saja," tutur Kepala BPKAD Pelalawan, Devitson Saharuddin, kepada tribunpelalawan.com, Minggu (10/6/2018).

BPKAD, kata Devitson, telah menginventarisir perusahaan-perusahaan yang menunggak PPJ non PLN, baik perusahaan kecil maupun besar. Jumlah tunggakan masing-masing perusahaan beragam, termasuk waktu pembayarannya.

Baca: Gebyar Ramadan BPJSTK Cabang Rengat Berlangsung Meriah

Dijelaskannya, para perusahaan menunggak sejak tiga bulan, empat bulan, dan ada yang satu tahun. Bahkan ada perusahaan yang tak membayar sejak tahun 2016 dan 2017. Tapi ia tidak bersedia membeberkan nama-nama perusahaan yang masih berhutang kepada pemda. Pasalnya pihaknya masih melakukan pendekatan dan imbauan segera melunasi utang tersebut.

"Besarannya beragam, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, miliaran dan bahkan ada yang puluhan miliyar. Kita sedang fokus peningkatan pedapatan daerah dan inilah salah satunya," tandas mantan Kepala Disependa ini.

Baca: Liburan ke Padang, Dinas Pariwisata Tawarkan 6 Antraksi Ini ke Pengunjung

Pihaknya terus melakukan upaya penagihan kepada perusahaan wajib pajak yang masih menunggak. Surat tagihan dikirimkan sesuai jumlah tagihan yang sudah dihitung petugas. BPKAD berencana memanggil para perusahaan penunggak apabilan suratnya tidak direspon.

Perusahaan penunggak juga terancam terkena denda apabila tidak segera melunasi utangnya. Denda yang diatur dalam perda akan tetap dijalankan sebagai efek jera kepada wajib pajak yang lalai.

"Dendanya sebesar 2 persen dari total tagihan mereka. Itu akan bertambah terus jika semakin lama ditunda," tegas Devitson.(*)

Penulis: johanes
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help