Dianggap Tak Transparan Anggota Dewan Minta Bapenda Lakukan Terobosan Usai Idul Fitri

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- DPRD Pekanbaru mengasumsikan defisit anggaran di APBD Pekanbaru tahun 2018 ini, bisa mencapai Rp 500 juta, dari nilai APBD yang sudah disahkan Rp 2,4 triliun.

Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor.

Di antaranya dana bagi hasil (DBH) yang minim, dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK) yang tidak sesuai harapan.

Termasuk juga raihan pendapatan asli daerah (PAD), yang tidak mencapai target.

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Puji Daryanto ST, Rabu (13/6/2018) menjelaskan, khusus PAD kota ini, memang setiap tahun tidak pernah mencapai target.

Penyebabnya, karena masih banyak terjadi kebocoran di beberapa objek, yang dinilai berpotensi.

"Tidak transparan, makanya tidak pernah tercapai," kata Puji kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Wasekjen Gerindra Mundur Karena Ulah Fadli Zon: Siap Bertarung Gembosi Gerindra

Baca: Real Madrid Umumkan Pelatih Timnas Spanyol Julen Lopetegui Gantikan Zinedine Zidane 

Dari beberapa objek pajak yang dinilai menjadi penyumbang terbesar PAD, ada objek pajak yang tingkat kebocorannya tinggi.

Seperti pajak restoran/rumah makan, pajak hotel, pajak parkir, pajak tempat hiburan dan pajak lainnya.

Selama ini, cara penarikan pajak-pajak tersebut, dinilai tidak transparan.

Apalagi tidak dilakukan secara online, masih sistem manual.

Makanya, Bapenda dinilai tak pernah jujur dalam transparan pajak yang ditarik.

Makanya, nilai pajak tersebut dari tahun ke tahun, tidak naik secara signifikan.

Padahal, jika dikelola dengan baik, apalagi menggunakan sistem online terkoneksi, maka pendapatan dari pajak tersebut, dipastikan tinggi.