Padang

SBLF: Calon Petahana Berpotensi Pengaruhui Netralitas ASN

Sebab, kekuatan yang dimiliki calon incumbent dapat mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN

SBLF: Calon Petahana Berpotensi Pengaruhui Netralitas ASN
Tribun Padang
Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson mengaku khawatir dengan kembalinya calon incumbent menjadi kepala daerah jelang Pilkada 2018 yang akan digelar pada 27 Juni mendatang. 

TRIBUNPADANG.com, PADANG -- Masa cuti Walikota dan Wakil Walikota Padang, Sawahlunto dan Padang Panjang yang kembali maju pada Pilkada Serentak 2018 berakhir hari ini, Sabtu (23/6/2018).

Dipastikan pada Minggu besok, tiga kepala daerah di Provinsi Sumbar itu akan kembali menduduki jabatan orang nomor satu di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif SBLF Research and Consultan Edo Andrefson mengaku khawatir dengan kembalinya calon incumbent menjadi kepala daerah jelang Pilkada 2018 yang akan digelar pada 27 Juni mendatang.

Sebab, kekuatan yang dimiliki calon incumbent dapat mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada tersebut.

"Kami khawatir, karena menurut kami dengan berakhirnya masa cuti calon incumbent, seolah-olah memberikan kesempatan kepada calon tersebut untuk mempresure ASN dalam Pilkada. Jika itu terjadi, tentu netralitas ASN pada Pilkada serentak terganggu," kata Edo Andrefson kepada tribunpadang.com, Sabtu (23/6/2018).

Baca: Ambil Sampel Selama 4 Bulan SBLF Rilis Hasil Survei Pilkada Kota Padang

Baca: Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Pjs Walikota Padang Keluarkan Surat Edaran, 27 Juni Libur

Tak hanya itu. Bahkan dengan kembalinya calon incumbent atau petahana memimimpin Pemerintahan Daerah, juga membuat tugas Pejabat Sementara (Pjs) menjadi sia-sia, karwna tidak bisa lagi me jaga netralitas ASN di lingkungan Pemerintahannya masing-masing.

"Harusnya KPU mempertimbangkan hal ini. Jujur, kami heran, apa dasar dari KPU memberikan kesempatan kepada calon incumbent untuk kembali menjabat sebagai kepala daerah jelang pemilihan. Sebab ada celah disini. Ada beberapa hari celah menjelang pencoblosan," ungkapnya.

Terpisah, Pjs Walikota Padang Alwis yang mengakhiri masa jabatan hari ini mengaku tak khawatir dengan netralitas ASN pada Pilkada Kota Padang. Menurutnya, ada regulasi yang menjaga netralitas ASN. Regulasi itu tak hanyabuntuk ASN, tapi juga kepada calon incumbent yang kembali menjabt sebagai kepala daerah.

"Regulasi itu jelas. Walikota dan Wakil Walikota Padang yang dua-duanya merupakan calon petahana juga ditugaskan untuk menjaga netralitas ASN. Namun, jika ada terindikasi calon incumbent menpresure ASN, tentu pihak Panwaslu akan berindak," ujarnya kepada tribunpadang.com via handphone, Sabtu sore.

Baca: Meriahkan Idul Fitri dengan 7 Resep Opor Ayam Ini,  Dari Opor Padang Hingga Jawa, Pasti Lezat

Ia berharap agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang maupun Provinsi Sumbar, bisa ikut serta menjaga netralitas ASN pada Pilkada Kota Padang 2018 ini.

Halaman
12
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved