Kampar

Gelar Perkara Konflik Datuk Rajo Melayu dengan PT PSPI, Penyidik Polda Riau Anjurkan Mediasi

Polda Riau melakukan gelar perkara penyelidikan dugaan pemalsuan peta lampiran lahan. hasilnya polisi mengarahkan agar persoalan tersebut dimediasi

Gelar Perkara Konflik Datuk Rajo Melayu dengan PT PSPI, Penyidik Polda Riau Anjurkan Mediasi
.
Logo Kampar 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Nando

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG- Subdit I Ditreskrimum Polda Riau melaksanakan Gelar Perkara dalam penyelidikan dugaan pemalsuan Peta Lampiran lahan kesepakatan antara Datuk Rajo Melayu Desa Siabu Kecamatan Salo dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI), Selasa (10/7/2018).

Baca: TMMD Kodim 0320/Dumai Dipusatkan di Kelurahan Kampung Baru

Gelar Perkara dipimpin Kasubdit I. Hadir antara lain jajaran direksi PT. PSPI didampingi pengacara dan pihak Datuk Rajo Melayu. Juru bicara Datuk, V. Freddy usai Gelar Perkara, Selasa sore, menjelaskan hasilnya.

Freddy mengaku Gelar Perkara berlangsung alot. Menurut dia, Gelar Perkara berujung disepakatinya mediasi antara kedua belah pihak.

"Pihak kepolisian menyarankan supaya dilakukan mediasi," ungkapnya.

Baca: Lagi Asyik Main Song, Lima Penjudi di Desa Kumain Diciduk Polsek Tandun

Ia mengatakan, pihaknya dan perusahaan bersedia mediasi. Ia berharap mediasi menemukan titik temu. "Kalau tidak, proses hukum harus lanjut," tandasnya.

Menurut Freddy, pihaknya fokus mengulas keabsahan peta terhadap lahan seluas 1.000 hektare dan 561 hektare yang diperjanjikan.

Sebab dalam perjanjian, tanah ulayat Datuk Rajo Melayu dalam konsesi perusahaan kayu itu disepakati seluas 1.561 hektare.

Baca: Rampok dan Gondol Uang 148 Juta dari Bank BTPN, Wajah Pelaku Terekam CCTV

Dimana, 1.000 hektare akan dikelola secara kemitraan dan 561 hektare dikelola Anak Kemenakan dengan untuk ditanami tanaman penghidupan. "Kita tetap ke tuntutan awal. Apa dasarnya peta 1.000 hektare dibuat? Mana batasnya dengan 561 hektare," katanya.

Freddy menjelaskan, sejak awal peta itu disanksikan keabsahannya. Sebab, peta tidak mencantumkan titik koordinat yang diambil secara bersama-sama antara Datuk Rajo Melayu dengan PT. PSPI. Sampai lahirnya nota kesepahaman penyelesaian konflik yang difasilitasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN), titik koordinat itu tidak ada.

Baca: Rampok dan Gondol Uang 148 Juta dari Bank BTPN, Wajah Pelaku Terekam CCTV

"Sumber peta juga nggak jelas. Siapa yang membuat peta, juga tidak dicantumkan dalam peta," ungkap Freddy. Ia meminta mediasi dengan perusahaan mendapat kejelasan tata batas lahan yang diperjanjikan. (*)

Penulis: nando
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help