Rokan Hulu

Soal Pergantian Dirut PD BPR Rohul Sekda Tunggu Status Hukum JA

"Kita menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian tentang status Dirutnya. Sampai hari ini kan belum tahu status

Soal Pergantian Dirut PD BPR Rohul Sekda Tunggu Status Hukum JA
ist
BPR Sari Madu 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny KP

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN -‎ Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) H. Abdul Haris Lubis S.Sos, M.Si, mengaku, tela mendengar bila Dirut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohul inisial JA, ditangkap anggota Satuan Resnarkoba Polres Rohul.

Abdul Haris mengaku, untuk pergantian sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PD BPR Rohul, Pemkab Rohul masih perlu menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian, dalam hal ini Satuan Resnarkoba Polres Rohul, sejauh mana status hukumnya.

"Kita menunggu pemberitahuan dari pihak Kepolisian tentang status Dirutnya. Sampai hari ini kan belum tahu status (hukum) Dirut BPR ini," katanya, Rabu (8/8/2018).

Baca: Berbuat Mesum di Kamar Mandi pada Siang Bolong, Dua Perawat Rumah Sakit Dipecat

Ia menambahakan, dalam pergantian Dirut BPR ada beberapa kriteria, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur bahwa seorang Dirut bisa diberhentikan dengan beberapa alasan, yaitu karena meninggal dunia atau berhalangan tetap.

"Jadi berhalangan tetap ini nanti termasuk ‎jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas, misalnya beliau di dalam proses hukum tentu tidak bisa melaksanakan tugas. Jadi nanti pemerintah harus menunjuk PJS dan penunjukan sesuai OJK (Otoritas Jasa Keuangan)‎," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, membahas pergantian Dirut sementara atau Dirut defenitif PD BPR Rohul, Pemkab Rohul akan menggelar rapat bersama OJK pada Jumat depan (10/8/2018).

Baca: Sejumlah Jamaah Haji Rohul Sakit Ringan dan 1 Orang Dirawat di KKHI Saat Tiba di Mekkah

Menurutnya, pergantian Dirut BPR harus‎ berkoordinasi dengan OJK, sebab setiap Perbankan punya ketentuan khusus.

"Karena kalau Perbankan ini punya ketentuan khusus, tidak bisa juga pemerintah daerah sebagai pemilik tidak bisa mengganti sembarangan, karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, dan yang duduk disana nanti merupakan orang yang mampu dan mempunya kompetensi-kompetensi yang ditentukan oleh OJK," terangnya.

Diakuinya, meski Dirut inisial JA tengah menjalani proses hukum, namun transaksi keuangan di PD BPR Rohul tidak ada kendala, tetap berjalan seperti biasa.

Terlepas itu, sejauh ini dikabarkan PD BPR Rohul baru memiliki seorang dewan pengawas. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pj Sekda Rohul.

"Saat ini ada 2 orang bakal calon dewan pengawas BPR Rohul," ucapnya.

Haris menerangkan, Kedua bakal calon ini tengah mengikuti tes di OJK, karena untuk mengisi posisi ini harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengelola keuangan dan Perbankan.

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved