Pekanbaru

Realisasi PAD Pajak Air Bawah Tanah Masih Rendah, Hingga Juli Baru Rp 800 Juta

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air bawah tanah masih rendah. Target 4 miliar, ternyata sampai Juli baru terealisasi 800 juta

Realisasi PAD Pajak Air Bawah Tanah Masih Rendah, Hingga Juli Baru Rp 800 Juta
Tribun Pekanbaru/logo
Logo Kota Pekanbaru 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air bawah tanah masih rendah. Dari data yang Tribun himpun di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, realisasi PAD dari pajak air bawah tanah hingga Juli kemarin baru sekitar Rp 800 juta.

Sementara target tahun ini adalah Rp 4 Milliar.

Baca: Pemeliharaan, PLN Bengkalis Akan Lakukan Pemadaman di Akhir Pekan, Ini Lokasinya

"Memang masih jauh dari target, tapi dibandingkan tahun lalu kita optimis akan jauh lebih tinggi. Tahun lalu realisasinya sekitar Rp 1 Milliar. Tahun ini sampai bulan Juli kita sudah mencapai Rp 800 juta," kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Daerah Lainya (PDL) Bapenda Kota Pekanbaru, Adi Lesmana, Kamis (9/8/2018).

Baca: Timnas U-16 Indonesia Belum Terkalahkan di Piala AFF U-16 2018, Jumpa Thailand di Final

Untuk meningkatkan perolehan pajak, mulai bulan ini Bapenda Pekanbaru tengah mensosialisasikan peraturan Walikota Pekanbaru (Perwako) nomor 78 tentang petunjuk pemungutan pajak air bawah tanah. Dimana setiap pelaku usaha diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca: Wabup Sebut Kabupaten Inhu Potensial Kembangan Perikanan

Dasarkan keluarnya Perwako tentang pajak air tanah ini membagi Wajib Pajak Air Bawah Tanah ini adalah Peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2017 tentang dasar penetapan pajak air tanah di Provinsi Riau maka pihaknya dapat menetapkan satuan harga air bawah tanah yang terdiri dari lima kelompok berdasarkan volume pengambilan air bawah tanah.

"Dimulai dari kelompok satu, 0 sampai 50 meter kubik, hingga kelompok lima 2.500 meter kubik. Untuk besaran harga per meter kubinya juga berbeda dari Rp 4020 per meter kubik hingga Rp 11.185 per meter kubiknya," katanya.

Baca: Wabup Sebut Kabupaten Inhu Potensial Kembangan Perikanan

Dengan ditetapkannya peraturan dan tata cara pemungutan pajak itu pihaknya meminta setiap wajib pajak khusunya pelaku usaha melaporkan setiap sumur bor yang mereka buat.

"Setelah itu kami akan melakukan pendataan, peninjauan ke lapangan baru lah kita lakukan pemungutan pajaknya," imbuhnya.

Baca: Kado HUT Riau ke 61, Kemenkumham Patenkan Logo The Homeland of Melayu dan Riau Menyapa Dunia

Pihaknya optimis dengan adanya petunjuk teknis tentang pemungutan pajak Air Bawah Tanah ini bisa menambah PAD yang lebih banyak lagi.

"Bulan depan kita sudah mulai terapkan Perwako yang baru, sehingga tarifnya yang berlaku adalah tarif yang baru," katanya. (*)

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved