Berita Riau

VIDEO: 3 Tuntutan BEM UNRI Saat Paripurna HUT Riau ke-61 di Kantor DPRD Riau

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) lakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Riau, Kamis (9/8/2018).

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru Teddy Tarigan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) lakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Riau, Kamis (9/8/2018).

Aksi ini dilakukan terkait penunjukan PT Pertamina sebagai operator baru Blok Rokan.

Mereka menilai penunjukan Pertamina sebagai operator baru Blok Rokan menciderai UU Migas nomor 22 tahun 2001, yang pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa "Wilayah kerja yang ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan daerah".

Baca: Pejabat Eselon II Hasil Assesmen Tidak Kunjung Dilantik, 13 Jabatan Ini Masih Kosong

Baca: Tidak Hanya WNA Asal Singapura, Ternyata Perampok Ini Sudah 6 Kali Beraksi di Pekanbaru

"Artinya bahwa pembahasan pengelolaan Blok Rokan harus berkonsultasi terlebih dahulu, tapi penunjukan PT Pertamina tersebut tidak ada melibatkan Riau sebagai daerah Blok Rokan berada." Ungkap Randy Andriyana presiden mahasiswa UNRI.

Mereka menyampaikan ketika Blok Rokan diserahkan kepada PT Pertamina akankah mengubah Riau menjadi lebih sejahtera dibandingkan ketika Blok Rokan dikelola Chevron.

"Karena masih banyak sekali penduduk Riau yang bahkan belum teraliri listrik padahal ada sumber minyak terbesar di Riau yang dimiliki oleh negara ini." Ujarnya.

Baca: Maju di Pilpres 2019, Jokowi Beberkan Alasan Pilih Maruf Amin Jadi Cawapres

"Solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi Riau yang merupakan daerah penghasil migas terbesar di Indonesia adalah dengan melibatkan BUMD Riau dalam pengelolaan Blok Rokan," tambahnya.

Maka dari itu BEM Universitas Riau menyatakan sikap:

1. Mendesak Pemerintah Daerah untuk mengupayakan dan memastikan BUMD turut serta dalam pengelolaan Blok Rokan.
3. Mengecam tindakan pemerintah Pusat dengan tidak melibatkan Riau dalam perundingan penentuan operator Blok Rokan sesuai dengan UU Migas No. 22/2001 Pasal 13 ayat 1.
3. Wujudkan kedaulatan energi Nasional berdasarkan Keadilan bagi daerah penghasil dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*)

Penulis: Teddy Tarigan
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved