Masyarakat Diminta Ikut Aktif Mengecek Bacaleg yang Bermasalah Hukum

Masyarakat diimbau untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam mengawal jalannya proses pencalonan anggota legislatif di DPRD kabupaten/kota

Masyarakat Diminta Ikut Aktif Mengecek Bacaleg yang Bermasalah Hukum
Tribun Pekanbaru
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Masyarakat diimbau untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam mengawal jalannya proses pencalonan anggota legislatif di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan juga DPR RI.

Melalui proses pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang saat ini tengah berlangsung, masyarakat diminta proaktif untuk mengecek bakal calon legislatif yang akan mengikuti proses pencalonan selanjutnya.

Baca: Kerahkan 4 Helikopter, Satgas Fokus Pemadaman di Bangko Rohil

"Jika ada calon yang dinilai tidak layak, karena mantan koruptor, kejahatan seksual terhadap anak, atau bandar narkoba, atau kasus lainnya, maka laporkan kepada kami, maka akan kami proses selanjutnya," kata Hamid kepada Tribun, Minggu (12/8/2018).

Nantinya menurut Hamid akan ditindaklanjuti pihaknya seperti Pengadilan Negeri dan Kepolisian. Jika itu terbukti maka KPU berhak menggugurkan Bacaleg tersebut dan meminta parpol menyediakan pengganti.

Baca: Inspektorat: BPKP Kesulitan Audit Riau Airlines karena Minimnya Data BUMD Riau Tersebut

Sedangkan Bacaleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) selain dikarenakan melanggar PKPU nomor 20 tahun 2018 tidak lagi bisa diganti.

"Karena yang bisa diganti adalah yang Bacaleg mantan koruptor, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, selain itu juga perempuan, karena harus memenuhi kuota 30 persen, selanjutnya Bacaleg yang dinyatakan telah meninggal dunia, itu juga bisa diganti nantinya," ulasnya.

Baca: Pengumuman DCS Diharapkan Sampai ke Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Sedangkan untuk Bacaleg yang merupakan terpidana kasus lain, tetapi Bacaleg tersebut tidak membuat pengumuman di media masa bahwa dirinya pernah dipenjara sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka itu tidak bisa diganti.

"Kalau kasus lain tapi tidak diumumkan di media massa, maka sudah bisa dipastikan tidak bisa diganti. Contoh pada saat pendaftaran dan perbaikan dia tidak menyertakan pengumuman ke masyarakat, maka itu termasuk abelum Memenuhi Syarat (BMS)," jelasnya.

Sebelumnya, dari sejumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) di KPU Riau, pada umumnya karena tidak melengkapi syarat yang diajukan oleh KPU Riau.

Baca: Pengumuman DCS Diharapkan Sampai ke Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Halaman
12
Penulis: Alex
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help