Wakil Rakyat di Komisi III DPRD Riau Pesimis Bisa Dilakukan Penambahan Modal pada BUMD

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di Komisi III DPRD Riau pesimis bisa dilakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau.

Walau pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau saat ini tengah memproses dan meminta studi kelayakan masing-masing BUMD, untuk pertimbangan suntikan modal kepada BUMD, Komisi III DPRD Riau meyakini tidak akan banyak BUMD yang layak dilakukan penambahan modal melalui APBD.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Nasril kepada Tribunpekanbaru.com mengatakan, sejauh ini pihaknya menilai kebanyakan BUMD masih jalan di tempat, dan belum mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang sesama bidang.

Baca: Ramalan Zodiak 12 September 2018 - Cancer, Scorpio dan Pisces Harus Waspada Nih

Baca: SIKARI Siapkan Retrospektun Akhir September Nanti

“Kita dukung studi kelayakan BUMD tersebut. Tapi kita yakin, tidak akan banyak BUMD yang dinilai bisa layak untuk diberikan suntikan modal, mengingat sejauh ini BUMD pada umumnya tidak mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah, selain Bank Riau Kepri, yang kita akui sudah sedikit lebih maju dibanding BUMD lain,” kata Nasril kepada Tribun, Selasa (11/9).

Dikatakan Nasril, pihaknya juga menyayangkan tidak adanya respon dari Pemprov Riau atas rekomendasi yang telah diberikan pihaknya sebelumnya, setelah dilakukan audit terhadap sejumlah BUMD di Riau.

“Sudah dilakukan audit juga dengan melibatkan kita dan juga pakar, kita juga sudah berikan rekomendasi, tapi tindaklanjutnya juga tidak ada sampai saat ini. Kalau begitu, bagaimana BUMD bisa lebih berkembang. Kita harapkan BUMD bisa menjadi perusahaan yang professional dengan menempatkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau meminta studi kelayakan masing-masing BUMD di Riau, untuk nantinya diserahkan ke Pihak Pemrov Riau, untuk menentukan apakah dapat disejui penambahan modal atau tidak dari APBD. 

Ketua BP2D DPRD Riau Sumiyanti mengatakan, pihaknya ingin meminta studi kelayakan tersebut agar pihaknya tidak salah merekomendasikan kepada pihak Pemprov dan memberikan masukan, apakah penambahan modal memang layak diberikan untuk BUMD atau tidak. 

Baca: Status Siaga Darurat Karhutla di Riau akan Diperpanjang

Baca: Meski Jadi Orang Terkaya di Asia, Jack Ma Menyesal Mendirikan Perusahaan Ali Baba, Ini Alasannya

"Kami ingin melihat kelayakan dari setiap BUMD yang akan kita berikan penambahan modal," kata Sumiyanti, usai melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan BUMD, Senin (10/9).

Pertemuan tersebut dikatakan Sumiyanti, juga dihadiri oleh Biro Ekonomi beserta seluruh direksi BUMD yang ada di Riau. Pertemuan tersebut juga membahas regulasi Ramperda Penyertaan modal yang sebentar lagi akan dibentuk payung hukumnya.

"Kami juga menyertakan Komisi III dengan BUMD ini, sebelum kita lanjutkan ketingkatan selanjutnya," ulasnya. 

Lebih lanjut dikatakan politisi Golkar Riau ini, pihaknya masih menunggu studi kelayakan tersebut, yang mana nantinya akan dipelajari lebih lanjut oleh Biro Ekonomi Pemprov Riau.

"Kita meminta mereka menyelesaikan isi paling lama dua minggu, terhadap studi kelayakan penyertaan modal, dan nanti kita serahkan kepada pemerintah untuk menetapkan BUMD mana yang layak diberikan penyertaan modal," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau Erizal Muluk mengatakan, penambahan modal tersebut nantinya juga tergantung kemampuan daerah.

"Nanti kita tunggu payung hukumnya dulu, yang pasti tidak pada tahun 2018 ini. Ini dilakukan karena setelah keluar Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2016, penyertaan modal untuk BUMD harus melalui perda, agar DPRD  dapat mengawasi kinerja Pemprov," imbuhnya. (*)