Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

CPNS 2018

Pemkab Kepulauan Meranti Belum Anggarkan Dana Pelaksana Tes CAT CPNS 2018

Pemkab Kepulauan Meranti belum menganggarkan dana pelaksanaan tes Computer Assisted Tes (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: Nolpitos Hendri
Grafis Tribun Pekanbaru
Grafis formasi CPNS 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru: Guruh Budi Wibowo

TRIBUNMERANTI.COM, SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti belum menganggarkan dana pelaksanaan tes Computer Assisted Tes (CAT) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Sembilan hari jelang dibukanya pendaftaran CPNS 2018, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti belum menganggarkan biaya pelaksanaan tes Computer Assisted Tes (CAT) sebagai daerah pelaksana tes CAT.

Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Sholahuddin kepada Tribunpekanbaru.com pada Kamis (13/9/2018) menjelaskan, anggaran pelaksanaan tes CAT masih sedang dibahas.

Baca: Kampung Tualang Resmi Jadi Desa Sadar Jamsos Ketenagakerjaan

Baca: Gerebek Pasar Isuzu Traga di Kota Padang Mengedukasi Warga

Hal itu kata dia bukan tanpa alasan, selain baru diumumkannya pendaftaran CPNS oleh Kemenpan RB, usulan Pemkab Meranti sebagai daerah pelaksana tes CAT dari BKN juga baru diterima.

Ia khawatir, anggaran tersebut akan menjadi silpa jika pendaftaran CPNS diundur dan usulan pelaksana tes CAT tidak disetujui BKN.

"Sebab itu baru dibahas, kemarin kan belum tau pasti kapan pendaftaran CPNS dan usulan Pemkab Kepulauan Meranti jadi daerah pelaksana tes disetujui," ujar Said Sholahuddin.

Baca: Pengemudi Ambulance yang Menewaskan Dua Warga Jati Terancam Hukuman Mati

Baca: Kemenrisdikti Diminta Segera Ambil Sikap untuk Penggantian Rektor Unri

Sholahuddin mengatakan, anggaran yang disiapkan dalam APBD 2018 murni hanya biaya konsultasi, rapat dan koordinasi ke Kemenpan RB.

Anggaran yang disiapkan untuk itu kata Said Sholahuddin juga tidak terlalu besar, hanya Rp350 juta.

"Untuk berkoordinasi, konsultasi dan rapat bersama Kemenpan RB kan butuh akomodasi. Apalagi rapat dan koordinasi kan bukan sehari dua hari saja," ujarnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved