Pekanbaru

Wakil rakyat Dukung Disperindag Memasukan Produk UMKM ke Swalayan dan Ritel

Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru mendukung langkah Disperindag Pekanbaru dalam memasukan produk UMKM lokal ke swalayan dan ritel

Wakil rakyat Dukung Disperindag Memasukan Produk UMKM ke Swalayan dan Ritel
Ist
Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Pekanbaru mendukung langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru dalam memasukan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal ke swalayan dan ritel yang ada di Pekanbaru.

Adanya langkah Disperindag Kota Pekanbaru, yang menyurati dan memberi target semua ritel, untuk menerima produk UMKM, didukung penuh Komisi II DPRD Pekanbaru, selaku mitra kerjanya.

"Harus dilakukan dengan serius, yang pasti kita support penuh," tegas Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri SE kepada Tribun Pekanbaru pada Kamis (13/9/2018).

Baca: Jelang Pemilu 2019, Wako Dumai Ajak Masyarakat Jangan Terpancing Hoax

Baca: BPPRD Kepulauan Meranti Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Kewajiban semua usaha swalayan dan ritel menerima produk UMKM, harusnya terlaksana pada tahun 2015 lalu, karena berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 pihak swalayan, toko modern, ritel dan supermarket wajib mengakomodir produk UMKM.

Dalam aturan tersebut pemilik atau pengelola swalayan, ritel, toko modren dan supermarket harus memasarkan dan memajang produk UMKM lokal hingga 20 persen. Namun kenyataannya di lapangan, amanat Perda tersebut tidak terealisasi di lapangan.

"Jika ingin ini mau terealisasi, maka Pemko melalui OPD terkait, harus benar-benar menerapkan sanksi yang ada di Perda tersebut. Jangan hanya tindakan persuasif saja, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha," tambah Politisi Demokrat ini.

DPRD sendiri, kata T Azwendi, sudah sejak lama menekankan kepada pelaku usaha untuk menerima produk UMKM, lewat hearing di DPRD. Pelaku usaha ini berjanji mengakomodir produk UMKM, sesuai dengan amanat Perda.

Baca: Markplus Inc Pacu Kemajuan UKM Lewat Semangat Kewirausahaan dan Pemasaran

Baca: Penderita Kanker Ganas di Meranti Butuh Uluran Tangan Dermawan

"Begini saja, karena Perdanya sudah lama disahkan, maka tidak ada toleransi lagi kepada pelaku usaha yang bandel. Jika surat yang sudah dilayangkan Disperindag tidak digubris, maka sanksi keras berupa pencabutan izin, atau menutup usahanya," saran Azwendi.

Kepala Disperindag Pekanbaru Ahmad Ingot mengatakan, pihaknya memberikan tenggat waktu hingga akhir September ini, kepada swalayan dan toko modren, untuk melaporkan kerjasamanya dalam melakukan pemasaran produk UMKM di Kota Pekanbaru.

Jika hingga batas waktu yang ditetapkan tak direalisasikan, maka Disperindag akan mengambil langkah tegas ke pemilik swalayan, ritel dan toko modren. Saat ini, jumlah ritel dan sejenisnya sudah mencapai ratusan titik.

Jika produk UMKM ini diakomodir, dipastikan membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help