Bengkalis

23 ASN Bengkalis Pernah Dihukum Tipikor Akan Jalani PDTH

Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) Bengkalis akan terimbas pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).

23 ASN Bengkalis Pernah Dihukum Tipikor Akan Jalani PDTH
tcooklaw.com
Ilustrasi 

Laporan wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) Bengkalis akan terimbas pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).

Ini lakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan-RB serta Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai dengan nomor SKB 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

PDTH dilakukan kepada ASN yang telah diadili dan hukumannya memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah.

Baca: Hasil Semen Padang Vs Persibat Batang di Liga 2 2018, Kabau Sirah Raih 3 Poin Atas Persibat

Bupati Bengkalis Amril Mukmnin mengatakan, untuk melakukan PDTH tersebut pihaknya diberikan waktu paling lambat akhir 2018.

"Sampai akhir tahun 2018 ini sudah harus menyelesaikan PDTH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor," ungkap Bupati Bengkalis.

Untuk melaksanakan ini, pihaknya menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PDTH 23 ASN Bengkalis.

Baca: DPT Pemilu 2019 di Dumai setelah Perbaikan Capai 177.494

Amril mengatakan, Pemerintah Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga Menteri saat Rakornas kemarin.

"SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemerintah Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah justru bakal terkena sanksi,” jelasnya.

Sementara itu saat ini, beredar informasi PDTH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu.

Artinya selambat lambatnya 20 September ini, 23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.

Baca: 3 Bulan di Penjara, Berat Badan Pretty Asmara Turun 30 Kg: Inilah Makanan Para Narapidana

Namun saat dikonfirmasi terkait tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PDTH tersebut, Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti.

"Kalau soal harus di PDTH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi," jelas Amril.

"Jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani harus dilaksanakan kita akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala BKPP Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PDHT ke 23 ASN di Pemkab Bengkalis ini," tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help