Riau

Pemprov Riau akan Gelar Pertemuan Bahas Lahan Sengketa UNRI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggelar pertemuan membahas lahan sengketa di Universitas Riau (UNRI) bersama semua pihak

Pemprov Riau akan Gelar Pertemuan Bahas Lahan Sengketa UNRI
Tribunpekanbaru/dodivladimir
Ribuan mahasiswa dari Universitas Riau mendatangi kantor Gubernur Riau Kamis (13/9) sore. Ribuan Mahasiswa ini mengepung kantor Gubernur dari pintu depan dan pintu samping. Mahasiswa ini menyampaikan aspirasi terkait lahan kampus yang dieksekusi PT Hasrat Tata Jaya yang diduga akibat Pemprov Riau tidak melakukan ganti rugi. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggelar pertemuan membahas lahan sengketa di Universitas Riau (UNRI) bersama semua pihak.

Ini sebagai tindaklanjut demo mahasiswa UNRI terkait sengketa lahan kampus Kamis (13/9/2018, maka pada Senin (17/9) mendatang pejabat Pemprov Riau akan melakukan pertemuan pembahasan lahan tersebut bersama semua pihak yang terkait.

Hal ini disampaikan Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (14/9/2018).

Baca: Pengurus IKTD Pekanbaru Dilantik Minggu 16 September,

Baca: KPU Inhu Coret 1.221 Pemilih Ganda

Menurut Ahmad Syah, pertemuan akan digelar bersama pihak PT Hasrat Tata Jaya, pejabat UNRI dan mahasiswa bersama Pemprov Riau serta DPRD Riau.

"Senin kita lakukan pertemuan langsung secara terbuka ada pihak perusahaan, ada mahasiswa dan kampus, kita bentuk tim percepatan penyelesaian sengketa lahan itu, "ujar Ahmad Syah Harrofie.

Menurut Ahmad Syah Harrofie pihak Pemprov Riau sejalan dengan mahasiswa yang ingin tetap perjuangkan aset milik pemerintah itu menjadi milik daerah dan jangan sampai dikuasai pihak lain.

" Saya Tegaskan kami Pemprov Riau sama-sama berjuang untuk aset ini. Dan sampai semaksimal mungkin akan tetap kita perjuangkan, "ujar Ahmad Syah Harrofie.

Sementara sebelumnya Sekdaprov Riau Riau Ahmad Hijazi mengatakan opsi bagi Pemprov membayar ganti rugi Rp36 M atau lahan tersebut dieksekusi. Dua-duanya belum mungkin, karena harus ada upaya hukum maksimal.

"Kita berkewajiban mempertahankan Aset Negara. Proses hukum tetap jalan, proses itu tidak bisa sim salabim seperti maunya kita semua, termasuk maunya mahasiswa, "ujar Ahmad Hijazi.

Baca: Dukung Penjual Go Global, Zilingo Berikan Beasiswa Bahasa Inggris Gratis

Baca: Pekanbaru Kekurangan 1.016 Guru, Dapat Jatah Kuota CPNS Guru Hanya 184 Formasi

Halaman
12
Penulis: Nasuha Nasution
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved