Pekanbaru

Ranperda CSR Dibahas, Ini yang Harus Dilakukan Pemko kepada Perusahaan

Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Pekanbaru, kini sedang dibahas DPRD Pekanbaru bersama Pemko.

Ranperda CSR Dibahas, Ini yang Harus Dilakukan Pemko kepada Perusahaan
b4networks.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Pekanbaru, kini sedang dibahas DPRD Pekanbaru bersama Pemko.

Bahkan untuk mematangkan pembahasan, DPRD berkonsultasi ke Kementerian BUMN, Jumat (14/9/2018).

Ketua Pansus Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Pekanbaru Dian Sukheri SIp, menjelaskan, konsultasi tersebut dilakukan, untuk mengetahui lebih jauh mengenai aturan yang mengikat tentang CSR.

"Ada beberapa masukan dari Kementerian yang kita terima. Bahkan sebaran CSR itu tidak hanya dari perusahaan swasta saja, tapi dari perusahaan plat merah (BUMN/BUMD) juga bisa ditarik. Ini sudah diatur dalam UU dan Permen BUMN," kata Dian kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: FOTO: Harga Pupuk Urea Tinggi, Petani di Kartama Terpaksa Naikkan Harga Sayur

Dijelaskannya, dalam regulasinya, program CSR ini bernama lain Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sesuai UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Permen BUMN No Per-09/MBU/07/2015 jo Per-02/MBU/07/2017 tentang Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Khusus untuk Program Kemitraan itu lebih kepada BUMN (Persero), sementara untuk Bina Lingkungan untuk perusahaan swasta. Besaran dana CSR yang bisa diberikan maksimal 4 persen. Untuk CSR dari BUMN sendiri, lanjutnya, sudah diatur maksimal Rp 200 juta, sementara untuk CSR Bina Lingkungan kategorinya bervariasi.

Mulai dari bencana alam, kesehatan, pendidikan, sarana ibadah, lingkungan alam serta sarana umum.

"Jadi, CSR itu harus berkelanjutan, tidak menunggu proposal masyarakat. Makanya kita tekan kan nanti dalam Ranperda yang dibahas," paparnya.

Ia menambahkan, untuk sanksi di Perda CSR nantinya, tidak akan lari dari aturan yang ada. Baik itu mengenai denda, dan lainnya.

Baca: Gerebek Pasar Isuzu Traga di Payakumbuh Fasilitasi Masyarakat untuk Tes Drive

Sementara itu, Anggota Pansus Ranperda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Pekanbaru lainnya Zulfan Hafiz menyebutkan, bahwa selama ini dana CSR yang dikucurkan perusahaan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta, hanya bersifat insidentil.

"Sama seperti mobil pemadam kebakaran. Begitu masyarakat butuh, baru dikucurkan. Itu pun tidak semua. Kita sudah pertanyakan aturan detilnya di Kementerian, agar di Perda yang sedang kita bahas tidak seperti itu lagi. Apalagi di kota ini banyak perusahaan yang tidak menyalurkan CSR-nya," tegas Politisi NasDem ini.

Dengan sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, maka Pansus akan melanjutkan pembahasan, pada pekan depan.

Pansus menargetkan mengesahkan Ranperda ini menjadi Perda Bulan September ini, bersama tiga Ranperda lainnya, yakni Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No 12 tahun 2016 Tentang Pernyertaan Modal Daerah dan Penambahan Pernyertaan Modal Daerah Kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya, serta Ranperda Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help