Riau

Sekdaprov Sebut Tidak Bisa Lagi Menaikan Pendapatan dalam APBD 2019

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menyebut, tidak bisa lagi menaikan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019

Sekdaprov Sebut Tidak Bisa Lagi Menaikan Pendapatan dalam APBD 2019
ist
APBD 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi kepada Tribunpekanbaru.com pada Jumat (14/9/2018) menyebut, tidak bisa lagi menaikan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2019.

Pembahasan APBD Riau 2019 sudah dimulai namun masih dalam tahap pembahasan pendapatan pada APBD.

"Senin (17/9) itu ada penajaman pembahasan soal retribusi dan penajaman pendapatan dari OPD semoga Senin itu bisa kita tuntaskan soal pendapatan, "ujar Sekda Ahmad Hijazi kepada Tribun Jumat (14/9).

Baca: Inilah Rangkaian Acara Hoyak Tabuik Pariaman

Baca: Jadwal dan Live Streaming MotoGP Aragon 2018, Sirkuit Motorland Neraka bagi Valentino Rossi

Sebagaimana pihak Dewan terus berharap agar Pemerintah menaikkan sektor pendapatan untuk menutupi defisit APBD akibat tunda salur. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi pendapatan tidak bisa lagi dipaksa untuk naik.

"Tidak akan dinaikkan kita berdasarkan kehati-hatian harus berdasarkan data dan fakta tidak bisa kita sembarangan menaikkan, "ujar Ahmad Hijazi.

Karena sesuai petunjuk penyusunan menurut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam ini harus sesuai berdasarkan Permendagri nomor 38.

" Disana diatur kalau dana Perimbangan berbasis Perpres sedangkan PAD rata-rata berdasarkan angka lima tahun terakhir, cukup berpatokan kesana saja,"ujar Ahmad Hijazi.

Baca: Begini Kondisi Terkini Ibu yang Melahirkan Bayi Bermata Satu di Mandailing

Baca: Tersangka Narkoba di Padang Ini Tewas Setelah Nekat Telan 2 Paket Sabu-Sabu

Sebagaimana tahun 2017 lalu untuk Pembahasan APBD 2018, pengalamannya tahun lalu pihaknya sudah menetapkan berbasis Perpres hanya saja ada kebijakan lagi dipotong 30 persen Dana Bagi Hasil dan terjadi tunda salur.

"Makanya tahun depan kita sesuaikan dengan yang terjadi tahun ini, meskipun aturannya berdasarkan Perpres harus disesuaikan dengan fakta dan realitas yang terjadi, "jelas Ahmad Hijazi.

Kemudian sistem kedepannya lanjut Ahmad Hijazi berapa pendapatan itulah yang akan dianggarkan dalam belanja, jadi semua berbasis pada pendapatan.

Untuk tahun 2019 sendiri menurut Sekda diprediksi APBD hanya diangka Rp8,4 Triliun menurun dari tahun 2018 yang disepakati Rp10,09 Triliun.

Baca: Apersi Tidak Pernah Berubah Menjadi Himpera

Baca: Warga Pekanbaru Siap-siap! Ada Simulasi CAT CPNS 2018 dari BKN, Ini Jadwal dan Lokasinya

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Indra Putrayana juga menyebutkan penetapan target pendapatan asli daerah menurutnya tidak bisa sembarang ditetapkan terutama targetnya dinaikkan. Karena semuanya berdasarkan aturan yang ada.

"Jadi untuk menaikkan target itu tidak bisa sembarangan dan semuanya berdasarkan kajian dan masuk akal, "ujar Indra Putrayana.

Karena jikapun ditetapkan target yang tinggi maka resiko OPD tidak bisa mencapai target tersebut. (*)

Penulis: Nasyuha
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help