Berita Riau

Terkait Putusan MA Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Bawaslu Riau Minta KPU Segera Tindaklanjut

Bawaslu Provinsi Riau meminta agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran melaksanakan amar putusan tersebut.

Terkait Putusan MA Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Bawaslu Riau Minta KPU Segera Tindaklanjut
ist
bawaslu 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Telah dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung (MA) terkait Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diperbolehkan tetap melanjutkan pencalonannya di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau meminta agar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran melaksanakan amar putusan tersebut.

Salah seorang Komisioner Bawaslu Riau, Neil Antariksa mengatakan, putusan tersebut memperkuat putusan yang sudah diambil oleh pihak Bawaslu, setelah melaksanakan sidang ajudikasi terhadap sejumlah Bacaleg, di Provinsi Riau.

"Keputusan yang dikeluarkan oleh MA sudah berkekuatan hukum tetap. Karenanya, pihak KPU harus melaksanakan putusan yang sudah diambil oleh Bawaslu beberapa waktu lalu," kata Neil kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (14/9) malam.

Baca: Sahrul Gunawan Mengaku Ingin Melamar Happy Salma Gara-gara Foto Ini

Neil juga menambahkan, nantinya Bacaleg yang sudah disidang adjudikasi oleh Bawaslu sebelumnya, akan masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), yang akan ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 mendatang.

Sebagaimana sebelumnya, di Riau, Bawaslu Kampar dan Indragiri Hulu mengambil putusan mantan koruptor tetap dibolehkan melanjutkan pencalonan, dan merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melaksanakan putusan tersebut.

Namun pihak KPU Riau kekeh tidak akan memasukkan mantan koruptor yang telah mereka coret dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk ditetapkan dalam DCT nantinya, sebelum ada keputusan dari MA. Sejumlah komisioner KPU Riau yang dihubungi Tribun tadi malam tidak mengangkat telepon dari Tribun.

Sementara itu, terkait Bacaleg mantan koruptor bisa tetap melanjutkan pencalonan, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan sebelumnya mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dikatakan Rusidi Rusdan, putusan itu adalah berdasarkan aturan, bahwa tidak boleh mencabut hak pilih orang selain Mahkaman Agung (MA) yang memutusakan.

“Bawaslu konsisten dengan aturan, bukan berarti kita membela mantan koruptor, tapi kita berpedoman kepada undang-undang, kecuali ada undang-undang yang lebih tinggi yang berbeda. Karena dalam undang-undang 1945, hak pilih dan dipilih dijamin,” kata Rusidi kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Koreografi Suporter PSPS, Bawa Gambar Tengkorak Bertuliskan Manajemen is Death

Selain itu, pihaknya juga dikuatkan dengan fakta persidangan, di Kampar misalnya, menurutnya yang bersangkutan ternyata adalah pengguna, bukan pengedar, sementara, undang-undang yang menjadi rujukan PKPU 20, yakni undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, menjelaskan bahwa yang dilarang adalah Bandar narkoba.

“Selain itu, kita juga dikuatkan dengan fakta persidangan, di Kampar misalnya, ternyata pemohon bukan bandar, tapi pengguna. Dalam PKPU tersebut dijelaskan yang dilarang adalah bandar. Itu pun sudah 10 tahun yang lalu,” ulasnya.

Fakta persidangan lainnya, menurut Rusidi, yang bersangkutan sudah meminta surat keterangan dari lembaga permasyarakatan (LP), tempat yang bersangkutan ditahan dulunya, namun pihak LP tidak bisa mengeluarkan data tersebut karena sudah sepuluh tahun lalu.

“Yang bersangkutan sudah minta SK dari LP, tapi LP tak bisa keluarkan, karena dia tak punya data lagi. Ini di luar kuasa pemohon untuk mendapatkan syarat tersebut,” tuturnya. (*)

Penulis: Alex
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved