Pelalawan

BPKAD Pelalawan Segera Bayar Dana Eskalasi Proyek Rp 16,8 M ke Tiga Penggugat, Syaratnya Ini

Pemda telah menganggarkan pembayaran dana eskalasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.

BPKAD Pelalawan Segera Bayar Dana Eskalasi Proyek Rp 16,8 M ke Tiga Penggugat, Syaratnya Ini
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Sabaruddin. 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan atas pembayaran dana eskalasi proyek multiyears tahun 2007 kepada tiga perusahaan rekanan, proses pencairan anggaran akan segera direalisasikan.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin, pihaknya menghormati putusan MA yang memenangkan gugatan tiga perusahan kontraktor dan mengalahkan Pemda.

Untuk itu pemda telah menganggarkan pembayaran dana eskalasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.

"Pada APBD murni kemarin tidak kita anggarkan. Di APBD perubahan baru dimasukan. Pasti akan kita bayar kepada perusahaan tersebut," ungkap Devitson kepada tribunpelalawan.com, Minggu (16/9/2018).

Baca: Apple Rilis 3 Seri Terbaru iPhone, Xiaomi Sindir dengan Cara Ini

BPKAD, kata Devitson, tidak serta merta langsung melakukan pembayaran dan pencairan dana tersebut kepada perusahaan kontraktor.

Ada satu syarat yang menjadi tahapan yang musti dilalui sebelum anggaran digelontorkan. Yakni harus ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau terhadap tiga proyek yang menjadi objek perkara.

Apabila BPKP telah menerbitkan hasil auditnya, pemda akan membayar sesuai dengan angka yang disodorkan instansi pengawasan pemerintah itu. Tidak mengikuti angka Rp 16,8 M sesuai dengan tuntutan.

"Dalam petikan putusan, MA juga meminta dilakukan audit dari instansi terkait sebelum dilakukan pembayaran. Itu akan dijalankan terlebih dahulu," tambahnya.

Baca: Jadwal Pertandingan Liga Champions 2018: Kick Off 3 Hari Lagi, Ini Klub yang Akan Bertanding

Devitson mengungkapkan, pembayaran bisa saja dibawah angka yang diputuskan pengadilan atau tetap sama, sesuai audit BPKP.

Disisi lain, jumlah Rp 16,8 M merupakan perhitungan dari ketiga perusahaan pemborong tersebut dan belum hasil audit.

Adapun rincian besaran dana eskalasi Rp 16,8 M itu yakni, berdasarkan putusan MA nomor 2813.K/PDT/2013 paket 4 pembangunan Jalan Kilometer 55-Simpang Kualo sebesar Rp 5.700.000.000,-.

Kemudian putusan MA nomor 2812.K/PDT/2013 paket 3 pembangunan Jalan Lubuk Keranji-Balam Merah sebesar Rp 8.300.000.000,-.

Terakhir putusan MA nomor 2816.K/PDT/2013 paket 5 pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci mencapai Rp 2.850.647.000,- (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help