Berita Riau
Video : Dewan Minta Pokir Ditambah, Ini Tanggapan Sekda Riau
Sekda Riau Ahmad Hijazi mengatakan Pemprov Riau melalui Tim TAPD menerima pengusulan anggaran tambahan Rp200 Miliar untuk Akomodir Pokir.
Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Aan Ramdani
Laporan reporter tribunpekanbaru.com, Nasyuha
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan Pemerintah Provinsi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerima pengusulan anggaran tambahan Rp200 Miliar untuk Akomodir Pokok pikiran Dewan.
"Ada Rp200 Miliar yang minta ditambah untuk belanja Pokir, dan tidak bisa tambah, malah harus pengurangan, "ujar Sekda Ahmad Hijazi kepada tribunpekanbaru.com.
Usulan tersebut menurut Sekda tidak mungkin dilakukan dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Dan sesuai petunjuk pusat daerah tidak perlu menggelar APBD Perubahan 2018 lagi.
Pertimbangannya lanjut Sekda karena tidak ada lagi yang mesti dirubah mengingat pusat juga tidak menggelar APBN Perubahan dan tidak ada yang dibahas karena pendapatan dari pusat juga tidak ada.
"Jadi tidak ada yang harus perlu dibahas lagi, sesuai Intruksi dari pusat, "ujarnya.
Persoalannya lanjut Sekda bukan tambah, kalau sekarang mau dibikin perubahan kan malah kurang, pada saat kurang, sementara sebagian keinginan mau tambah, jadi terjadi dipotong.
Secara nasional juga tidak ada APBN-P.
"Kalau ada APBN , kita dapat kesempatan untuk meraih dana yang menjadi kesempatan kita, karena tidak ada APBN-P tidak bisa juga kita integrasi kan kesana. Kalau persoalan waktu relatif, kesulitan kita kan sudah untuk mengakomodir keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin menambah,"ujar Ahmad Hijazi.
Jadi lanjut Ahmad Hijazi sedikit kesulitan, tatkala Pemprov mau menambah, karena perlu dipertanyakan dari mana sumber dananya, pihaknya juga sudah berfikir keras.
"Sudah berbulan-bulan kita cari solusi, pada kenyataannya juga memang tidak mungkin. Karena kalau kita nambah, sumber dananya tidak ada, kita akan gagal bayar,"ujar Sekda.
Kalau rekanannya itu perusahaan-perusahan yang memiliki kapasitas dana nggak ada masalah. Namun kalau perusahaan-perusahaan kecil kasihan, mesti menanggung beban yang begitu lama sementara mereka butuh perputaran bisnis.
"Dilematis sekali, jadi kami mohon maaf kepada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk menambah. Klau dipaksakan tidak bisa juga kita jalankan, "jelasnya.(*)
