Pelalawan

43 Desa di Pelalawan Ikut Pilkades Serentak, DPMD Siapkan Anggaran Sebanyak Ini

DPMD Pelalawan sedang mempersiapkan Pilkades serentak tahun 2018 yang digelar tanggal 17 Oktober mendatang.

43 Desa di Pelalawan Ikut Pilkades Serentak, DPMD Siapkan Anggaran Sebanyak Ini
Istimewa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa (DPMD) Pelalawan Zamhur Das 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pelalawan sedang mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2018 yang digelar tanggal 17 Oktober mendatang.

Baca: Tak Sengaja, Mahasiswa Ini Ciptakan Baterai yang Dicharge 200 Ribu Kali Tanpa Rusak

Sebanyak 43 dari 118 desa yang ada di Pelalawan menjadi peserta Pilkades tahap kedua ini. Dari 43 desa ada 142 Calon Kepala Desa (Cakades) yang akan bertarung pada pesta demokrasi di tingkat desa itu. Sesuai dengan penetapan calon oleh panitia pilkades di masing-masing desa.

"Penetapatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan. Sebentar lagi masuk masa kampanye," keta Kepala DPMD Pelalawan, Zamhur Das, kepada tribunpelalawan.com, Selasa (9/10/2018).

Baca: Said Iqbal Penuhi Panggilan Polisi, Jadi Saksi Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Zamhur menyatakan, masa kampanye dimulai tanggal 11 sampai 13 Oktober mendatang. Para Cakades diminta untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk Pilkades tahap kedua ini DPMD mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 Miliar dalam membiayai 43 desa yang ikut.

Setiap desa mendapatkan anggaran yang bervariasi dari belasan, puluhan, hingga seratusan juta rupiah.

Pembagian besaran dana Pilkdes ini berdasarkan jumlah pemilih, kondisi geografis wilayah, serta tumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Dana itu sudah termasuk anggaran pengamanan di setiap desa peserta Pilkades serentak," tandasnya.

Baca: Ada Pemeliharaan Jaringan, Ini Jadwal Padam Listrik Sementara PLN Area Pekanbaru 9-11 Oktober 2018

Namun untuk pengamanan secara global bagi Polres Pelalawan belum termasuk ke dalam anggaran Rp 1,3 M tersebut.

Sebab DPMD merasa pengangguran itu bukanlah tanggungjawabnya melainkan kewenangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab). (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved