Pelalawan

DPRD Pelalawan Minta BPKAD Tegas Mengenai Tunggakan PPJ Non PLN, Termasuk ke Perusahaan Besar

Wakil rakyat dari Komisi II DPRD Pelalawan meminta BPKAD Pelalawan tegas mengenai tunggakan PPJ non PLN termasuk perusahaan besar

DPRD Pelalawan Minta BPKAD Tegas Mengenai Tunggakan PPJ Non PLN, Termasuk ke Perusahaan Besar
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Sosmed Tribun Pekanbaru 

Laporan Wartawan Tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Wakil rakyat dari Komisi II Pelalawan'>DPRD Pelalawan meminta Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan tegas mengenai tunggakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN termasuk perusahaan besar.

Wakil rakyat menyayangkan banyaknya perusahaan yang menunggak pembayaran PPJ non PLN hingga Bulan Oktober 2018 ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Pelalawan, Teng ku Khairil menyatakan, memuji BPKAD Pelalawan dalam merealisasikan aturan mengenai PPJ non PLN ini sejak diberlakukan.

Baca: Siak Berpotensi Menjadi Sarang Teroris, Ini Alasannya

Baca: Jabatan Kasat dan Kapolsek Dijajaran Polresta Pekanbaru Berganti, Ini Dia Pejabat Barunya

Hanya saja terjadinya tunggakan dari 10 perusahaan yang saat ini menjadi persoalan dibutuhkan ketegasan dari instansi terbut, sebab jumlah tunggakan terbut tidaklah kecil dan sampai puluhan miliar jika semuanya digabungkan.

"Kita akui Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari PPJ non PLN ini. Tapi perlu ketegasan lagi agar semua wajib pajak menurut dan pendapatan lebih besar lagi," tutur Tengku Khairil kepada tribunpelalwan.com, Selasa (9/10/2018).

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, Komisi II sebagai salah satu pencetus PPJ non PLN mendukung langkah BPKAD menagih utang ke perusahaan-perusahaan penunggak.

Pada dasarnya adalah perusahaan besar beserta perusahaan perkebunan sawit lainya.

Tengku Khairil mencontohkan Kabupaten Siak yang mampu merealisasikan PPJ non PLN dan para perusahaan besar di Siak patuh serta membayar kewajibannya seperti IKPP dan perusahaan lainnya.

Baca: Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar dan Hong Kong, Laga Ujicoba Jelang Piala AFF 2018

Baca: DPR RI Sebut Jumlah Personil Ombudsman di Daerah Perlu Ditambah

Langkah itu perlu diikuti Pemda Pelalawan agar tunggakan kewajiban pajak tidak terulang lagi.

"Kita punya Jaksa Pengacara Negara (JPN). Mari kita bangun kerjasama dalam penagihan PPJ non PLN dengan mereka," tukasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala BPKAD Pelalawan menyebutkan tunggakan PPJ non PLN belum sepenuhnya tuntas.

Dari 10 perusahaan yang menunggak sudah mulai mengangsur setelah dikirim surat teguran dua kali.‎ (*)

Penulis: johanes
Editor: Nolpitos Hendri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help