Pelalawan

Anggota DPRD Pelalawan Asal Bandar Petalangan Ini Kesal Puskesmas Rawat Inap Gagal Dianggarkan

Kekecewaan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan memang memuncak setelah rapat membahas KUA-PPAS 2019

Anggota DPRD Pelalawan Asal Bandar Petalangan Ini Kesal Puskesmas Rawat Inap Gagal Dianggarkan
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Rapat Komisi I DPRD Pelalawan bersama Dinas Kesehatan membahas KUA-PPAS tahun 2019, Selasa (9/10/2018). 

Laporan wartawan tribunpelalawan.com, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPELALAWAN.COM, PANGKALAN KERINCI - Kekecewaan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan memang memuncak setelah rapat membahas KUA-PPAS 2019 bersama Dinas Kesehatan (Diskes) pada Selasa (9/10/2018) sore lalu.

Salah satu hasil rapat yakni gagalnya pengajuan pembangunan Puskesmas rawat inap di Kecamatan Bandar Petalangan untuk tahun 2019 mendatang. Padahal permohonan puskesmas itu telah dipersiapkan sejak dua tahun lalu oleh pemerintah desa dan kecamatan.

"Kita heran mengapa untuk memperjuangkan itu saja kita tak mampu. Jelas-jelas anggaran dari pusat sudah ada," ungkap anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, kepada tribunpelalawan.com, Rabu (10/10/2018).

Baca: Puskesmas Rawat Inap Bandar Petalangan Kembali Batal Dianggarkan, Komisi I DPRD Pelalawan Kecewa

Baca: Penjelasan Diskes Soal Gagalnya Usulan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bandar Petalangan

Anggota dewan asal Bandar Petalangan ini mengungkapkan, awalnya warga dan pemerintahan setempat berencana akan membangun Puskesmas rawat inap diatas bangunan puskesmas lama yang saat ini masih beroperasi. Namun ada wacana akan dibangun di lahan baru dengan bangunan yang baru. Alhasil perangkat desa mencari tanah untuk dihibahkan kepada pemerintah sekaligus legalitasnya.

"Lahannnya sudah dapat dan dihibahkan oleh masyarakat. Itu yang kita bingungkan dimana tersangkutnya," ujar Nazaruddin Arnazh.

Politisi Partai PAN Pelalawan ini sangat menyayangkan kegagalan pemerintah daerah dalam mewujudkan puskesmas yang lebih representatif bagi masyarakat Bandar Petalangan. Kegagalan serupa sudah terjadi pada tahun 2017 lalu. Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau untuk Puskesmas dibatalkan lantaran legalitas lahan yang masih belum jelas. (*)

Penulis: johanes
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved